Rabu 05 Feb 2020 05:47 WIB

Pemerintah Matangkan Lokasi Relokasi Korban Longsor Bogor

Dibutuhkan lahan seluas 81,7 hektare untuk relokasi korban longsor Bogor.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Friska Yolanda
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan), Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) menanam bibit akar wangi atau vetiver di lokasi terdampak banjir dan tanah longsor Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020).
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan), Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) menanam bibit akar wangi atau vetiver di lokasi terdampak banjir dan tanah longsor Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sebanyak 2.194 rumah warga terdampak bencana longsor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat bakal direlokasi. Hal itu menyusul kondisi tanah lingkungan sekitar yang rawan terjadi longsor dan membahayakan penduduk.

Adapun, hasil penghitungan terakhir setidaknya dibutuhkan lahan seluas 81,7 hektare. Sebanyak 57,98 ha lahan dibutuhkan untuk relokasi sebagian penduduk di Kecamatan Sukajaya. Sisanya, 7,2 hektare di Kecamatan Cigudeg dan 16,52 hektare di Kecamatan Nanggung.

Baca Juga

Kepala Sub Direktorat Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Teddy Paul mengatakan, sumber lahan tersebut merupakan milik PTPN VIII Cikasungka, perusahaan swasta, serta masyarakat.

"Kita sudah identifikasi lahan, tapi masih perlu kita tajamkan lagi karena harus dipastikan secara geologi aman," kata Teddy saat ditemui di Kantor Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Senin (3/2).

Berdasarkan data yang diperoleh Republika.co.id, estimasi kebutuhan biaya untuk pembangunan rumah baru sebesar Rp 416 miliar. Hanya saja, Teddy mengatakan pihaknya belum memastikan total kebutuhan biaya sebenarnya sekaligus kontraktor yang akan ditunjuk.

Teddy mengatakan, sebelum pembangunan dilakukan, pemerintah pusat bersama Pemerintah Kabupaten Bogor harus memastikan tanah tersebut bebas dari sengketa. Pemerintah setempat juga diminta untuk melakukan pendekatan kepada para pengelola maupun pemilik tanah agar pembangunan bisa dilakukan tanpa hambatan.

"Mekanismenya seperti apa nanti akan kita bicarakan lagi," kata Teddy.

Soal persetujuan warga, Teddy menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan sosialisai awal. Hanya saja, masih perlu dilakukan sosialisasi lanjutan dan pemetaan secara detail.

"Jadi siapa pindah kemana itu akan diproses lagi dan kita data. Finalnya akan ada keluar Surat Keputusan dari Bupati Bogor," ucapnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), total pengungsi yang terdampak bencana longsor di Kabupaten Bogor mencapai 14.101 jiwa. Wilayah terparah terdampak bencana yakni Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Cigudeg, serta Kecamatan Gunung Putri.

Total kerugian ditaksir tembus hingga Rp 1,16 triliun.

Sementara proses relokasi dimatangkan, BNPB membentuk Satgas Rehabilitasi Lahan yang bertugas untuk melakukan penanaman tanaman vetiver di daerah terdampak banjir. Selain itu, penanaman tanaman keras juga dilakukan seperti bibit Pohon Mahoni yang akan berguna untuk perkuatan struktur tanah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement