REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menjamin penyelesaian pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari China terkait virus korona dilakukan dengan akurat dan tidak membahayakan masyarakat Natuna. Para WNI itu sebenarnya dalam keadaan sehat, tapi pemerintah perlu melakukan standar internasional.
"Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan WNI di sana itu dilakukan dengan akurat tidak membahayakan masyarakat Natuna," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, usai rapat membahas situasi terkini Natuna di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).
Pemerintah, Mahfud, akan menangani WNI yang di karantina di Natuna secermat mungkin dan terus melakukan komunikasi dengan masyarakat lokal. Bukan hanya itu, Mahfud mengatakan, Menkes menjami untuk bertindak terdepan untuk menghadapi segala risiko yang ada.
"Menjaminkan badannya untuk bertindak lebih dulu dibandingkan dengan yang lain, misalnya dalam menghadapi risiko-risiko itu. Jadi lebih tinggi dari pada sekadar menjamin," tuturnya.
Ia menjelaskan, WNI yang dievakuasi dari China sebenarnya dalam keadaan yang sehat. Hanya saja, pemerintah perlu melaksanakan standar internasional dengan melakukan karantina terhadap mereka terlebih dahulu sebelum dipulangkan ke kediaman masing-masing.
"Maka dilakukan hal yang seperti sekarang ini, di mana dikarantina dulu, diperiksa setiap hari sampai sekian hari. Dengan catatan Menkes berada di paling depan di bidang ini," kata Mahfud.
Sebelumnya, warga Natuna melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (1/2).
Dalam aksinya tersebut mereka menolak kedatangan WNI dari Wuhan, China yang akan di observasi selama kurang lebih dua minggu di Natuna untuk memastikan mereka sehat dan bebas dari virus Corona.
Rencana pemerintah menjadikan wilayah Pulau Natuna sebagai tempat transit dan karantina WNI dari Wuhan, mendapat penolakan dari warga Natuna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika