Senin 03 Feb 2020 06:37 WIB

Pemkab Natuna Minta Pusat Koordinasi Soal Karantina WNI

Pemerintah pusat tak berkoordinasi mengenai rencana soal karantina WNI dari China.

Rep: Mimi Kartika / Red: Ratna Puspita
Petugas medis bersiap di pesawat C-130 sebelum terbang menuju Ranai Natuna untuk mengawal sebanyak 238 WNI yang dievakuasi dari Kota Wuhan China di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (2/2/2020). WNI yang dievakuasi dari Wuhan tersebut kemudian diterbangkan kembali menuju Ranai, Natuna untuk menjalani observasi.
Foto: ANTARA FOTO/M N Kanwa
Petugas medis bersiap di pesawat C-130 sebelum terbang menuju Ranai Natuna untuk mengawal sebanyak 238 WNI yang dievakuasi dari Kota Wuhan China di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (2/2/2020). WNI yang dievakuasi dari Wuhan tersebut kemudian diterbangkan kembali menuju Ranai, Natuna untuk menjalani observasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten (pemkab) terkait adanya observasi dan karantina bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, China karena wabah virus corona di Natuna. Ia mengklaim, pemerintah pusat tak berkoordinasi mengenai rencana tersebut sejak awal sampai kedatangan 238 WNI di Natuna.

"Nanti insya allah saya akan berusaha agar komunikasi melalui stakholder yang ada," ujar Ngesti saat dihubungi Republika dari Jakarta, Ahad (2/2).

Baca Juga

Ia dapat mengunakan penyambung lidah dengan anggota Komisi I DPR RI yang lingkup tugasnya di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Selain itu, kader Partai Golkar itu juga bisa menyampaikan komunikasi melalui Ketua Umum Partai Golkar.

Ngesti mengaku sempat berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. "Tadi juga dari Pak Menteri Dalam Negeri sudah berkomunikasi dengan saya juga, ada hal-hal yang perlu nanti saya harus klarifikasi kepada masyarakat," kata dia.

 

Ngesti mengklaim, pemerintah pusat tak melakukan koordinasi dengan Pemkab Natuna mengenai kebijakan observasi dan karantina 238 WNI di Rumah Sakit (RS) pangkalan militer Natuna, Kepulauan Riau. Lokasi RS pangkalan militer tersebut berada sejauh lima sampai enam kilometer dari permukiman warga.

Sehingga pemerintah pusat pun tak memberikan langkah antisipasi bagi masyarakat Natuna menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia mengatakan, warga meminta pemerintah pusat menjamin kesehatan bagi masyarakat yang ada di Natuna.

"Jaminan kesehatan kepada masyarakat itu yang paling penting, kemudian klarifikasi tentang kordinasi yang tidak dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah itu yang paling penting," kata Ngesti.

Ia menambahkan, Pemkab Natuna berupaya mencegah penyebaran virus corona dengan membagikan masker ke rumah-rumah warga. Selain itu, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga diri dan kesehatan, dan imbauan mengurangi aktivitas di luar.

"Terutama dalam masker ke rumah-rumah kemudian sosialisasi, penyuluhan bahwa antisipasinya seperti apa bagi masyarakat, kemudian menjaga diri, menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar," imbuh Ngesti.

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement