REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK--Kota Depok mencatat angka kemiskinan terendah se-Jawa Barat, yakni 2,07 persen pada 2019. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memiliki strategi menekan angka kemiskinan tersebut.
Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Nurlaelah mengatakan, sejumlah strategi dilakukan melalui perangkat daerah di Pemkot Depok. Antara lain memaksimalkan Dinas Pendidikan (Disdik) Depok untuk mengadakan peningkatan akses pembiayaan pendidikan.
"Untuk Dinas Sosial (Dinsos) Depok menggulirkan berbagai program mulai dari perlindungan dan jaminan sosial, peningkatan rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial," ujar Nurlaelah dalam siaran pers yang diterima Republika, Sabtu (1/2).
Dia menambahkan, untuk Dinas Perumahan dan dan Permukiman (Disrumkim) Depok dimulai dengan program penataan kawasan pemukiman, pelayanan pengelolaan air limbah skala rumah tangga dan komunal, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan peningkatan pengelolaan dan layanan air bersih.
Selanjutnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok yakni dengan peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dan peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi. Sedangkan, untuk Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Depok dengan penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga melalui Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS).
"Ada juga program peningkatan kualitas keluarga miskin dan rentan, diantaranya melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan program Perempuan Kepala Keluarga (Pekka)," pungkas Nurlaelah.