Kamis 30 Jan 2020 22:18 WIB

Dongkrak IPP, Pemprov Jabar Buat Dua Rapergub

Urusan IPP ini tidak hanya tanggung jawab dari Dispora Jabar.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Gita Amanda
 Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan fokus mengupayakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui penyelenggaraan sejumlah program unggulan. Foto Gedung Sate, (ilustrasi).
Foto: jabarprov.go.id
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan fokus mengupayakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui penyelenggaraan sejumlah program unggulan. Foto Gedung Sate, (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan fokus mengupayakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui penyelenggaraan sejumlah program unggulan. Selain itu, Pemprov Jabar juga sedang memproses dua Rapergub yang diinisiasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jabar.

Menurut Kepala Dispora Jabar Engkus Sutisna, Rapergub pertama yaitu tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan. "Yang kedua, Rapergub tentang Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda. Itu sudah sampai pada draft," ujar Engkus Sutisna, Kamis (30/1).

Engkus mengatakan, dengan adanya pergub Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan maka setiap stakholder terkait akan gotong royong menggenjot IPP di Jabar. Apalagi, urusan IPP ini tidak hanya tanggung jawab dari Dispora Jabar.

Dengan adanya Rapergub tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan, kata dia, maka semua stakholder terkait akan saling bahu membahu. "Nanti ketuanya wakil gubenur dan wakil ketuanya oleh sekda, pelaksananya oleh eselon tiga," katanya.

Menurutnya, Rapergub tentang Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda dibuat untuk memudahkan kaum milenial yang sedang membangun usaha. Terlebih sektor pengangguran dan kesempatan kerja merupakan salah satu dari lima indikator pendukung angka IPP.

Kedua Pergub tersebut, kata dia, nantinya diharapkan dapat mendukung peningkatan IPP melalui peran perangkat daerah terkait serta kemitraan yg sinergis dari berbagai stakeholder seperti halnya KNPI, Pramuka, OKP dan lain-lain.

Engkus mengatakan, selain pengangguran dan kesempatan kerja ada pula indikator lainnya, yaitu sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, gender dan diskriminatif serta kepemimpinan dan peran serta pemuda dalam pembangunan.

"Dengan demikian perangkat daerah lain seperti halnya Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, DP3KB juga harus turut bertanggungjawab dalam meningkatkan IPP di Jawa Barat," katanya.

Selain itu, kata Engkus, sejumlah program dari Dispora Jabar pun diarahkan guna mendukung peningkatan IPP. Di antaranya Latihan Pengembangan Kewirausahaan yang kini telah tujuh angkatan.

Program lainnya, kata dia, program Latihan Kepemimpinan Pemuda, Jabar Future Leader (Ajudan magang), Jabar innovation Fellowship (Pemuda Magang), Jabar Innovation Summit, program kemitraan dengan KNPI/OKP, komunitas, mahasiswa dan Pramuka serta program program strategis lainnya.

Khusus Jabar Innovation Fellowship atau Pemuda Magang, kata dia, merupakan salah satu inisiasi dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Program ini memberikan kesempatan kepada milenial guna mereka lebih jauh belajar tentang pemerintahan dengan keikutsertaan magang di sejumlah dinas atau perangkat daerah.

"Tahun kemari pendaftar lebih dari 700 orang dan kita saring menjadi 30 orang. Untuk tahun 2020 ini kita tingkatkan menjadi 80 orang," katanya.

Engkus menilai, peran para milenial yang sangat menonjol pada program tersebut erat kaitannya dengan penerapan teknologi informasi. Mereka diberikan kesempatan magang selama empat bulan. Setelah empat bulan, ada yang di  yang diterima sebagai tenaga non PNS. "Tapi di antara mereka juga ada yang sudah bekerja, jadi bukan seolah-olah mencari pekerjaan mendaftar Pemuda Magang ini," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement