REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Lelang pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS), Regional Legok Nangka molor. Namun, menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, lelang tersebut belum kunjung dilakukan karena menunggu keputusan dukungan subsidi pengolahan sampah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pemprov Jabar, sudah sejak November 2019 lalu, siap menggelar lelang TPPAS Regional Legok Nangka. Karena, pembangunan harus segera dilakukan mengingat akan berakhirnya izin perpanjangan penggunaan TPA Sarimukti yang akan berakhir 2023.
"Saya mau rapat dalam waktu dekat karena menunggu dukungan subsidi janji dari Kemenkeu kan suratnya belum turun. Padahal, komitmen rapat kabinet kan akan mendukung," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan di Gedung Sate, Kamis (30/1).
Emil berharap, kepastian subsidi dari Kemenkeu segera ada kejelasan. Agar, Pemprov Jabar bisa menggelar lelang secepatnya.
Sementara menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jabar, Bambang Riyanto, Legok Nangka sebenarnya sudah siap lelang dari November 2019 kemarin. Namun, sampai sekarang persetujuan prinsip VGF (Viability Gate Fund) dari Kemenkeu belum keluar.
"Pak Gub sudah menyurati lagi ke pusat /Kemenko Maritim dan Investasi terkait hal tersebut," ujar Bambang.
Bahkan, kata dia, sudah dilakukan dua kali rapat dengan Kemenkeu dan Sekab. Pusat, menjanjikan akhir Januari ini masuk usulannya ke Menteri Keungan.
"Jadi kalau bisa segera di tandatangani oleh Menteri maka Februari ini sudah bisa kita lakukan lelalang," katanya.
Bambang mengatakan, hasil rapat 15 Januari itu, intinya semua setuju tentang perlunya segera dikeluarkan izin prinsip VGF untuk Legok Nangka. Selain itu, dilampirkan masukan-masukan untuk Kemenkeu sebagai pertimbangan dari masing-masing institusi untuk bahan keputusan Kemenkeu.
"Hasil rapatnya dijabarkan dalam bentuk surat dari Sekab ke Menteri Keuangan," katanya.
Menurut Bambang, hingga saat ini Menkeu belum merespons padahal provinsi sudah siap. Karena, sebenarnya target Pemprov Jabar, November rencananya mulai tender. Namun, hingga saat ini belum keluar surat dari Kemenkeu tersebut.
"Intinya kami sudah siap menggelar lelang dan menunggu persetujuan," katanya.
Sebenarnya, kata dia, pemerintah pusat pun pernah melakukan kunjungan lapangan ke Legok Nangka. Mereka pun, melihat kondisi Sarimukti dan Legok Nangka secara langsung.
"Sarimukti kan sudah diperpanjang karena Legok Nangka ngulur-ngulur terus. Ya, Sarimukti khawatirnya keburu habis," katanya.
Perpanjangan Sarimukti, kata dia, sisesuaikan dengan pembangunan Legok Nangka. Bambang menilai, masalah waktu ini sangat krusial. Karena, Legok Nangka seharusnya bisa selesai dibangun seiring berakhirnya perpanjanhan Sarimukti.
"Semua sepakat harus segera dikeluarkan surat dari kementerian itu. Yakni, akan dikeluarkan akhir bulan ini. Kami sangat menunggu," katanya.
Bambang optimistis, surat tersebut akan segera keluar karena yang penting cepat. Kalau Februari tak ada surat juga, maka Gubernur Jabar harus berkonsultasi ke pusat.
"Kalau tak ada kejelasan juga, karena sudah krusial dengan waktu, maka Pa gubernur harus bersikap. Batasnya, akhir Februari harus ada kejelasan. Kan 2023, Sarimukti berakhir," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika