Saran Diplomasi Pintu Belakang untuk Evakuasi WNI di Wuhan

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Fergi Nadira B, Idealisa Masyrafina, Dessy Suciati Saputri, Febrianto Adi Saputro

Pemerintah Indonesia hingga hari ini belum memutuskan apakah akan mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Wuhan, China. Kebijakan China yang masih mengisolasi dan mengunci Kota Wuhan disebut sebagai salah satu kendala.

Baca Juga

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyarankan perlunya memanfaatkam diplomasi pintu belakang atau backdoor diplomacy situasi saat ini. Hikmanto pun yakin, cara diplomasi itu ditempuh Jepang dan Amerika Serikat (AS) yang telah berhasil mengevakuasi warganya pulang ke negaranya masing-masing.h

"Sementara Indonesia dan sejumlah negara lain masih belum berhasil karena terbelenggu dengan kebijakan pemerintah Cina yang melarang masyarakat di Wuhan berpergian keluar," kata Hikmahanto kepada Republika, Kamis (30/1).

Diplomasi pintu belakang yang dimaksud Hikmahanto, adalah Pemerintah Indonesia menunjuk tokoh berpengaruh yang mampu melobi China. Menurutnya tokoh tersebut perlu menyampaikan perihal, jika Cina tidak mengizinkan maka sentimen antinegara Cina di Indonesia akan meningkat. Padahal, kepentingan Cina di Indonesia sangat banyak, terutama investasi.

"Selain itu tokoh tersebut harus dapat meyakinkan Pemerintah Indonesia akan mampu mengelola warga Indonesia yang dievakuasi bila ada yang terpapar virus Corona jenis baru itu," katanya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengakui, proses memulangkan WNI dari Hubei membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena, meskipun sudah terdapat data sebanyak 243 WNI di Hubei, tidak menutup kemungkinkan ada WNI yang belum sempat melaporkan kedatangan mereka ke perwakilan Indonesia.

Dalam mendata mereka, Kemenlu melalui KBRI dan KJRI terus berkomunikasi dengan WNI disana melalui Persatuan Pelajar Indonesia (PPI).

"Mahasiswa aktif mendata diri dan memverifikasi dokumen mereka. Data itu penting untuk memastikan seluruh warga negara kita bisa dipulangkan," ujar Teuku Faizasyah dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9: Antisipasi Penyebaran Corona di Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (30/1).

Menurut Teuku, warga AS dan Jepang terkonsentrasi di satu tempat, sehingga lebih mudah untuk dipulangkan. Sedangkan WNI tersebar di tujuh titik di provinsi Hubei yang luasnya 185.900 kilometer persegi atau sekitar separuh luas Pulau Sumatera. Titik di kota Wuhan didominasi oleh para mahasiswa yang mendata seluruh WNI disana.

Dengan luas tersebut, kata Teuku, proses pendataan dan penyediaan fasilitas evakuasi tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Secara umum fasilitas sudah didapatkan, dan dalam proses finalisasi di lapangan.

"Dari satu titik ke tempat dikumpulkan jaraknya 500 km, jadi jauh sekali, masih kita siapkan. Kita dalam posisi untuk masuk (barisan evakuasi)," jelasnya.

Terkait logistik, meskipun logistik di Wuhan masih cukup, pemerintah juga memastikan kebutuhan warga negara Indonesia terpenuhi dengan memberikan bantuan keuangan. Hal ini karena bantuan logistik sulit masuk karena dibatasi oleh pemerintah China.

"Makanya masyarakat perlu memaklumi proses itu tidak mudah. Pemerintah sudah melakukan yang terbaik untuk bisa memulangkan," kata Teuku.

[video] AS Desak China Transparan Penanggulangan Virus Corona

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berencana melaporkan hasil rapat terkait penanganan virus Corona kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma sebelum lepas landas ke Yogyakarta, Kamis (30/1) sore ini. Kendati demikian, Retno enggan menyampaikan hasil rapat yang digelar siang ini.

"Saya belum bisa statement apa-apa karena mau lapor dulu ke Presiden. Di Halim," ujar Retno singkat di gedung Sekretariat Negara, Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah akan segera memutuskan rencana evakuasi WNI di Wuhan, China pada sore ini melalui rapat internal. Jokowi pun mengaku telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi agar mulai membahas rencana evakuasi.

"Tadi sudah saya sampaikan pagi tadi saya sampaikan kepada Menlu untuk mulai menjajaki mengenai itu tapi juga tahapan-tahapannya baru sore ini kita lakukan. Sore ini baru kita akan putuskan," ujar Jokowi di Puspitek, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Kamis (30/1).

Jokowi menegaskan, opsi evakuasi WNI di Wuhan pun telah disiapkan sebelumnya. Namun, evakuasi juga memerlukan prosedur.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan berbagai hal terkait evakuasi termasuk prosedur karantina dan lokasinya.

"Kalau ini kita evakuasi masuknya seperti apa, kemudian setelah dibawa ke sini apakah ada karantina dalam jumlah banyak itu di mana. Ini hal seperti ini jangan dianggap gampang, harus disiapkan betul karena ini menyangkut sekali lagi ini, menyangkut virus," jelas Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan kemungkinan besar proses evakuasi akan melibatkan TNI. Sebab menurutnya, TNI-lah yang paling siap untuk melakukan evakuasi para WNI di Wuhan. Di samping itu, kata dia, TNI juga telah menyatakan kesiapannya.

"Ya memang yang paling siap menurut saya memang dari TNI berhubungan bidang kesehatan. Kita kan ada misalnya tim di RSPAD," ujar dia.

Pelaksanaan evakuasi pun tinggal menunggu perintah dari Presiden setelah diputuskan melalui rapat internal pada sore ini. Menurut Jokowi, keputusan evakuasi ini juga mempertimbangkan regulasi dan aturan di negara Cina.

"Artinya kita tinggal memutuskan tapi juga melihat di sana. Ini bukan negara kita loh. Bukan di negara kita, di negara orang lain yang memiliki regulasi, yang memiliki aturan-aturan yang ada," jelas Jokowi.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Fajar Adriyanto mengungkapkan, bahwa TNI AU bakal menyiapkan tiga pesawat untuk mengevakuasi WNI di Wuhan. Tiga pesawat tersebut antara lain dua pesawat Boeing 737 dan satu pesawat C130 Hercules.

"Kami menunggu perintah dari Mabes TNI atau dari Panglima TNI karena Mabes TNI akan berkoordinasi terus dengan Kemenlu," jelas Fajar, Kamis (30/1).

Fajar mengatakan ketiga pesawat tersebut mampu menampung sebanyak 300 orang sekali jalan. Ia juga menegaskan bahwa TNI AU siaga 24 jam.

"TNI AU yang jelas siap 24 jam kapan diperintahkan untuk berangkat kita akan berangkat," ungkapnya.