Kamis 30 Jan 2020 00:16 WIB

Gerindra tak Masalah Ada Uji Publik untuk Cawagub DKI

Geriindra siap jika cawagubnya harus mengikuti uji publik.

Rep: Amri Amrullah/ Red: Bayu Hermawan
Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria
Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kompetisi antara dua nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta dari PKS dan Gerindra mulai terasa. PKS yang mengusung nama Nurmansjah Lubis mengusulkan diadakannya uji publik bagi dua cawagub, usulan tersebut pun diterima Gerindra yang mengusung nama Ahmad Riza Patria sebagai cawagub DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif mengatakan Gerindra siap bila ada ajakan untuk melakukan uji publik oleh PKS. "Wacana bagus itu. Dan patut dihargai," kata Syarif kepada wartawan, Selasa (29/1).

Baca Juga

Menurutnya, Gerindra dengan calon cawagub Ahmad Riza Patria tentu akan sangat siap bila dilakukan uji publik atas kandidat yang dimiliki Gerindra. Syarif menyebut, sosok Ahmad Riza Patria secara kapasitas dan kapabilitas tidak perlu diragukan. Ia adalah seorang aktivis organisasi yang memiliki banyak pengalaman memimpin dan mengorganisir masyarakat. Selain itu, Riza, lanjut Syarif, saat ini kembali dipercaya menjadi Anggota DPR RI.

"Jadi secara pengalaman berorganisasi dan juga di pemerintahan, parlemen, pernah di DPR, pokoknya dia orang matang," ujar Syarif.

Syarif yakin secara keterkenalan dan penerimaan publik, termasuk Fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta, sosok Riza Patria lebih dikenal dan bisa diterima oleh banyak fraksi di DPRD. "Sosok Riza Patria sudah banyak dikenal," katanya. Sehingga pihaknya merasa peluang Ahmad Riza Patria terpilih sebagai Wagub bila proses pemilihan nanti berjalan, jauh lebih besar.

Syarif juga menekankan kalau memang akan dilakukan uji publik, tetap harus merujuk pada aturan. Menurut dia, tetap harus diperhatikan soal fit and proper test itu, ada diatur atau tidak. "Tetap lihat tata tertib pemilihan Wagubnya dong, apakah ada dan diatur dalam tata tertib pemilihan atau tidak," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani yang berasal dari Fraksi PAN menilai dua fraksi yang mengusung cawagub yang sudah diumumkan dipublik bisa melakukan lobi politik. Ia pun setuju bila dua cawagub ini diuji publik. "Bagus bila memang bisa duji publik," katanya. Walaupun Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) untuk pemilihan cawagub belum sempat dilaksanakan.

Dijelaskan dia, Rapimgab ditujukan untuk mempertemukan para petinggi DPRD agar membahas tata tertib pemilihan yang disusun oleh panitia khusus (pansus). Setelah pimpinan dewan sepakat, tata tertib kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPRD.

Proses selanjutnya adalah membentuk panitia pemilihan (panlih) yang akan memverifikiasi kelengkapan administrasi kandidat cawagub. Panlih juga berperan dalam menyusun teknis pelaksanaan pemilihan Wagub. Dua kandidat baru yang diusulkan Anies menjadi cawagub DKI yaitu, politisi PKS Nurmansjah Lubis dan politisi Gerindra Ahmad Riza Patria.

Sebelumnya Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman sepakat jika ada uji publik untuk calon wakil gubernur (Cawagub) DKI Jakarta. Harapan perlunya ada uji publik ini, agar Wagub yang mendampingi Anies nanti bukan seperti 'beli kucing dalam karung', tapi sosok yang terpilih memang berpengalaman dan berintegritas.

"Uji publik itu ide yang sangat bagus. Cawagub tidak boleh seperti kucing dalam karung. Harus terbuka," kata dia.

Sohibul mengatakan bahwa dirinya sering menyampaikan jika pejabat publik pada hakikatnya adalah seseorang yang harus siap dikuliti.

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement