REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak akan menelantarkan warga negara Indonesia (WNI), termasuk para mahasiswa yang masih terjebak di Kota Wuhan, China. Wuhan menjadi salah satu kota terparah atas serangan virus corona.
"Ya pemerintah harus turun tangan. Kan tidak mungkin pemerintah itu menelantarkan rakyatnya," ujar Mahfud seusai menggelar pertemuan denngan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di Surabaya, Rabu (29/1).
Kendati demikian, mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menjelaskan secara rinci langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah untuk memulangkan WNI yang masih terjebak di sana. Dia hanya menekankan, harus ada langkah diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China, agar proses pemulangan bisa dilakukan.
"Harus ada saluran diplomatik dalam urusan ini. Supaya segera terselesaikan," ujar Mahfud
Seperti diketahui, pemerintah Indonesia belum bisa memulangkan warganya yang terjebak di Kota Wuhan, Cina. Terlebih, setelah pemerintah Cina mengambil kebijakan lockdown atau mengisolasi Kota Wuhan, untuk mencegah penyebaran virus Corona Wuhan.
Presiden Joko Widodo mengatakan mahasiswa dan WNI yang ada di Wuhan, kondisinya saat ini dikawal penuh oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tiongkok. KBRI secara khusus mengupdate informasi terbaru dari sana.
Hingga saat ini, kata dia, yang paling sulit ialah akses masuk ke Kota Wuhan. Menurut Jokowi, KBRI di Tiongkok sudah mencoba mengirimkan logistik ke sana. Namun terkendala kebijakan pemerintah setempat. Semua akses masuk dan keluar telah diblokade.
"KBRI juga secara detail mengikuti baik hal-hal yang berkaitan dengan paling rumit dan logistik. karena aturan main untuk masuk ke sana sekarang juga sudah sangat ketat sekali," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
