REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kabupaten Kaimana Papua Barat mengupayakan warganya yang tinggal di pedalaman untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan, sehingga kualitas hidup mereka menjadi lebih baik.
Bupati Kaimana Matias Mairuma menjelaskan, populasi warga di Kaimana, sekitar 63 ribu penduduk. Dominasi masyarakat non-Papua, sekitar 60 persen. Sedangkan 40 persen lainnya, ia yakini sebagai orang asli Papua (OAP). Mereka tersebar di daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Pihaknya akan menerjunkan tim ke sana untuk pendataan agar terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Ini merupakan tugas berat pemerintah untuk memastikan masyarakat asli Kaimana terjamin dalam mendapatkan proteksi kesehatan,” ujarnya dalam forum diskusi tentang kehidupan Papua yang diprakarsai lembaga peduli lingkungan Econusa di Jakarta pada Selasa (28/1).
Matias mengatakan, Pemkab Kaimana sudah mengalokasikan sejumlah dana (APBD) untuk kepesertaan BPJS Kesehatan. Tujuannya untuk menunjukkan komitmen pemerintah hadir di tengah masyarakat, khususnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan
“Kita akan memastikan (jaminan kesehatan) masyarakat asli Kaimana terkover semuanya dulu. Saat ini warga yang mempunyai nomor induk sudah banyak terdata, tapi banyak juga yang belum punya nomor induk. Mereka inilah yang menjadi target kita untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan,” ujar Matius.
Pemkab Kaimana tak mempersoalkan rencana pemerintah pusat yang akan menaikkan iuran BPJS kelas tiga. Akan tetapi lebih penting, kata dia, agar jaminan kesehatan dari negara harus menyentuh seluruh masyarakat asli Papua yang menepi di perkampungan, dan pedalaman Kaimana.
Saat ini, dia mengklaim, banyak pendatang yang tinggal di Kaimana. Mereka mengurus administrasi kependudukan. Jumlahnya sekitar 800 warga non-Papua, saban dua pekan sekali datang ke Kaimana untuk tinggal tetap. Masifnya migrasi non-Papua tersebut, kata dia menggerus eksistensi, orang asli Papua di Kaimana.
“Saya tidak bisa batasi orang masuk ke Kaimana. Tetapi maksud saya, jangan sampai APBD Kaimana, yang itu milik orang Kaimana, itu cuma habis untuk masyarakat yang datang ke Kaimana dan dia bukan orang Kaimana,” kata Matias.
Ikuti Whatsapp Channel Republika