REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Suwardi mengatakan, pengelolaan administrasi dana desa di Banguntapan, Bantul masih terkendala. Hal ini menyebabkan penggunaan dana desa di wilayah tersebut belum maksimal.
"Permasalahan pengelolaan administrasi menjadi kendala di desa-desa (yang ada di Banguntapan) itu, sehingga dalam rangka tepat waktu pertanggung jawaban penyelenggaraan keuangannya membutuhkan sebuah pendampingan," kata Suwardi di Kantor DPRD DIY, Yogyakarta, Senin (27/1).
Menurutnya, perlu adanya dukungan dari Pemda DIY dalam melakukan pelatihan. Selain itu, juga perlu adanya akselerasi terhadap perangkat desa/kalurahan dan lembaga masyarakat dalam membangun desa/kalurahan di DIY, khususnya di Banguntapan, Bantul.
Untuk itu, pihaknya akan mendorong hal tersebut kepada Pemda DIY sehingga dapat segera dijalankan dalam rangka memberikan penguatan kepada desa/kelurahan
"Dana desa diharapkan bisa memberikan penguatan terhadap pemerintah desa dengan perincian antara lain kita bisa melakukan akselerasi terhadap pembangunna desa," ujarnya.
Ia menjelaskan, secara keseluruhan untuk Kabupaten Bantul sendiri penggunaan dana desa sudah mencapai 89 persen di 2019. Saat ini, sudah diajukan penggunaan dana desa secara 100 persen
Terkait dana keistimewaan (danais), ia menyebut di Banguntapan sendiri belum dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan. Untuk itu, sosialisasi harus segera dilakukan oleh Pemda DIY agar tidak ada permasalahan dalam penggunaan danais.
"Kami berharap ada keterpaduan sikap dari pemerintah baik danais atau dana desa yakni semacam upaya terpadu yang dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini saya pikir menjadi prioritas karena menjadi upaya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
