REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020. Sensus penduduk tahun ini akan ditempuh dalam dua mekanisme, yakni daring (online) dan wawancara langsung. Sensus penduduk via daring akan dilakukan pada 15 Februari hingga 31 Mei 2020, sementara sensus penduduk dengan wawancara langsung akan dilakukan pada 1-31 Mei 2020.

Presiden menekankan bahwa data kependudukan punya peran penting dalam perencanaan berbagai program pembangunan nasional. Eksekusi yang tepat di lapangan, menurut Jokowi, didasarkan pada data yang valid. Bahkan Jokowi menganggap bahwa data punya nilai yang lebih tinggi ketimbang minyak mentah.

"Data sekarang ini adalah jenis kekayaan baru. Saat ini data adalah new oil. Bahkan lebih, bahkan lebih berharga dari minyak. Data yang valid merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara," ujar Presiden dalam sambutannya di Istana Negara, Jumat (24/1).

Jokowi menambahkan, data hasil sensus penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini bertujuan menghasilkan satu data kependudukan yang terpadu. Berdasarkan proyeksi BPS, jumlah penduduk pada tahun 2045 akan membengkak hingga 319 juta orang dari jumlahnya saat ini 267 juta orang.

"Artinya pertumbuhan tidak cepat tetapi juga jangan sampai juga tidak ada pertumbuhan penduduk karena kita butuh produktivitas," jelas presiden.

Jokowi pun meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk ikut mendukung berlangsungnya sensus penduduk 2020 ini. Hasil sensus nantinya, tak hanya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika