REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginginkan perusahaan BUMN ikut membangun ekosistem industri pertahanan yang lebih optimal. Salah satu caranya dengan membentuk subholding BUMN di bidang pertahanan agar bisa semakin bersinergi dan meningkatkan kemampuan.
"Di industri pertahanan kita juga melakukan itu (subholding). Sudah ada klasternya. Tujuannya juga untuk membangun ekosistem industri pertahanan yang sehat,\" kata Erick saat menghadiri pameran industri pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1).
Erick menilai, sinergisitas menjadi kunci dalam memajukan perusahaan BUMN. Menurut mantan pemilik Inter Milan itu, peningkatan kualitas BUMN tak bisa dilakukan secara sendiri tanpa memerlukan dukungan dari BUMN lain atau pihak swasta.
Erick mengambil contoh BUMN yang bergerak di bidang industri galangan kapal, yakni PT PAL (Persero). Ia mengatakan, PT PAL tidak mungkin membangun kapal dengan kemampuan sendiri, termasuk soal komponen kapal. "Pasti PT PAL kerja sama dengan banyak pihak lain," ucap Erick.
Meski begitu, Erick menyatakan, bakal mendorong peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam setiap produksi yang dilakukan perusahaan BUMN. Erick mengaku, sudah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ingin adanya cetak biru dalam industri pertahanan dalam negeri guna mendorong peningkatan TKDN.
Menurut dia, Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo memiliki visi yang sama dalam memajukan industri pertahanan dalam negeri. "Kalau ada kepastian order, pasti industri dalam negeri akan berkembang," kata Erick.
Prabowo, menurut Erick, menyampaikan perlunya cetak biru hingga 15 tahun ke depan apabila ingin industri pertahanan Indonesia maju. Erick mengatakan, cetak biru mampu mendorong peningkatan kapasitas produksi, teknologi, dan bahan baku.
Presiden Joko Widodo pada Rabu (23/1) menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan. Salah satu hal yang disinggung Jokowi dalam pidatonya adalah penguatan industri pertahanan dalam negeri.
Sementara itu, Kemenhan menyatakan, bakal menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk penguatan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hal tersebut ada kaitannya dengan kunjungan luar negeri yang dilakukan Prabowo Subianto dalam beberapa waktu terakhir.
"Salah satunya, yang penting adalah penguatan dan modernisasi alutsista," ujar Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, di kantor Kemenhan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).
Dahnil menjelaskan, Prabowo ingin penggunaan anggaran tepat guna, efisien, dan ekonomis. Penggunaan anggaran juga harus memerhatikan aspek geopolitik dan geostrategis. Prinsip kedua, menurut dia, merupakan alasan Prabowo melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam beberapa waktu terakhir.
Membeli senjata, menurut Dahnil, tidak sama dengan membeli mobil di toko mobil atau televisi di toko elektronik. Pembelian senjata membutuhkan kesepakatan dan persetujuan di antara kedua negara yang bekerja sama.
"Walau business to business, tetap saja nanti akhirnya dilakukan secara G-to-G (government to government). Dalam hal itulah dibutuhkan diplomasi," kata Dahnil. n muhammad nursyamsi/ronggo astungkoro, ed: satria kartika yudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika
