Rabu 22 Jan 2020 22:47 WIB

Koalisi Menuntut Pemerintah Tingkatkan Perlindungan Pejalan

Koalisi menyebut berdasar catatan kematian akibat kecelakaan tidak terdata benar

Sejumlah aktivis Koalisi Pejalan Kaki saat melakukan aksi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (22/1).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah aktivis Koalisi Pejalan Kaki saat melakukan aksi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (22/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bertepatan dengan Hari Pejalan Kaki Nasional, Koalisi Pejalan Kaki menuntut pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat agar meningkatkan hukum yang melindungi para pejalan kaki sehingga semakin banyak orang yang tertarik melakukan gaya hidup ini.

"Banyak sekali aturan- aturan sekiranya belum ramah pejalan kaki, sehingga menyulitkan pejalan kaki untuk menyeberang jalan, sehingga pejalan kaki menjadi kelompok yang rentan saat di jalan," kata Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Sandy di Pelican Crossing Bundaran Hotel Indonesia, Rabu (22/1).

Sandy mengatakan dalam data yang dihimpun oleh World Health Organization (WHO), Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan sistem pengumpulan data yang buruk, karena catatan kematian akibat kecelakaan tidak terdata dengan benar.

Oleh karena itu, Sandy menuntut pemerintah baik daerah maupun pusat agar melakukan pendataan angka kecelakaan di jalan terutama yang menyangkut dengan korban kecelakaan berstatus pejalan kaki.

"Di WHO sendiri walau datanya ambil dari polisi mereka sudah dapat mengkategorikan, tapi kalo di kepolisian sendiri dari website resminya, mereka tidak mengelompokkan hal itu, jadi datanya masih sulit diakses," kata Sandy.

Meski demikian dirinya mengapresiasi adanya perbaikan fasilitas pejalan kaki oleh pemerintah, sebagai contoh seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Meski begitu Sandy menambahkan catatan agar pembangunan trotoar yang masif saat ini tidak hanya menjadi euforia semata dan 'melempem' di tengah jalan.

Ia berharap fasilitas pejalan kaki terus ditingkatkan tidak hanya di pusat kota tapi juga di kawasan pinggiran."Kami apresiasi, tapi kita juga mengkritik pembangunan trotoar di pusat kota janganlah terus di daerah itu lagi, sedangkan daerah pinggiran Jakarta Barat-Tangerang, Jakarta Timur-Bekasi itu masih ada ketimpangan," kata Sandy.

Di kesempatan yang sama dalam perayaan Hari Pejalan Kaki Nasional, Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan animo masyarakat meningkat terhadap gaya hidup pejalan kaki.

"Kami hari ini banyak dapat DM di media sosial kami. Masyarakat banyak yang reminder kami kalau hari ini hari pejalan kaki nasional. Ya artinya ada peningkatan kesadaran budaya berjalan kaki," kata Alfred dalam obrolan santai dengan wartawan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement