REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto dan jajarannya menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1). Selain itu, ia juga melaporkan kerja anggota wantimpres yang baru bekerja selama sekitar satu bulan ini.
"Kami memang melaporkan selama 1 bulan 1 minggu itu apa yang kami lakukan. Pasti dalam suatu organisasi apalagi wantimpres Dewan Pertimbangan presiden yang tugasnya memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden maka kami tentu melakukan konsolidasi organisasi dulu," ujar dia.
Sebagai wantimpres, Wiranto mengaku memberikan sejumlah nasihat kepada Presiden Jokowi. Namun, ia enggan menyampaikan nasihat apa saja yang diberikan.
"Kalau apa yang dibicarakan tadi undang-undang nggak mengijinkan ya," tambah Wiranto.
Wiranto mengatakan, nasihat dan pertimbangan yang disampaikan kepada Presiden tersebut tak akan duplikasi dan timpang tindih dengan nasihat dari kementerian dan lembaga lainnya.
"Yang pasti kami tidak ingin nasihat dan pertimbangan kami kepada presiden itu duplikasi, tumpang tindih dengan instrumen lain yang dimiliki presiden, apakah kementerian lembaga Mabes TNI BIN, kemudian staf ahli beliau," ujar dia.
Ia menekankan, nasihat yang diberikan pun akan berbeda dari yang lain. Wantimpres, lanjutnya, akan mencari berbagai masalah yang muncul yang berkaitan dengan kebijakan Presiden dan memberikan masukannya. Selain itu, wantimpres juga akan memberikan berbagai terobosan yang belum dipikirkan oleh Presiden.
"Presiden kan ingin kita tidak boleh dia berjalan linier, nggak boleh berjalan alon-alon asal kelakon tapi ada lompatan-lompatan sehingga negara ini atau rakyat Indonesia bisa ada akselerasi, sejajar dengan negara maju," kata Wiranto.
Tak hanya itu, menurut Wiranto, wantimpres juga bertugas untuk menjelaskan ke berbagai kalangan masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga kebijakan tersebut tak dipahami secara negatif.
"Kami juga tentu punya kewajiban untuk meluruskan itu meluruskan kebijakan-kebijakan yang diterima salah di kalangan-kalangan itu," ucapnya.
Ia pun kemudian mencontohkan kebijakan omnibus law cipta lapangan kerja yang justru diterima negatif oleh masyarakat. Begitu pula dengan UU KPK yang baru. Karena itu, ia berjanji wantimpres juga akan melakukan jemput bola dan kunjungan ke berbagai kalangan masyarakat serta lembaga guna mendengarkan aspirasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
