Selasa 21 Jan 2020 18:45 WIB

ASN Harap Keluarga Ikut Difasilitasi Saat Pindah Ibu Kota

ASN berharap pemerintah memfasilitasi

Rep: Mimi Kartika/ Red: Esthi Maharani
Pemindahan ibu kota
Foto: twitter @jokowi
Pemindahan ibu kota

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat akan memindahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat yang bertugas di kementerian/lembaga ke ibu kota baru pada 2024 nanti. Salah satu ASN kementerian yang berkantor di Jakarta, Syahdino (30) berharap pemerintah memfasilitasi juga proses pindah kerja istrinya yang bekerja di BUMN ke ibu kota baru.

"Jadi kalau pindah, paling mau enggak mau istri juga ikut diurus pindahnya. Mudah-mudahan proses pindah istri/suami dari PNS yang akan ditempatkan di ibu kota baru juga difasilitasi," ujar Syahdino kepada Republika, Selasa (21/1).

Ia mengatakan, sebagai pegawai negeri dirinya siap ditempatkan di mana saja. Sebab, pada saat mendaftar calon PNS ada semacam komitmen untuk bersedia ditugaskan di seluruh wilayah NKRI.

Sehingga, kata Syahdino, mau tidak mau, siap tidak siap, harus bersedia juga dipindahkan seiring ibu kota pindah ke wilayah Kalimantan Timur. Apalagi, ini sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat.

"Insya Allah siap. Cuma kita masih menunggu nih petunjuk teknisnya seperti apa. Roadmapnya kan infonya lagi disiapkan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)," tutur dia.

Menurutnya, beberapa pegawai yang keberatan pindah kerja ke ibu kota baru yang jauh dari Jakarta karena harus meninggalkan keluarga dan rumah tetap. Sebab, faktor terbesar yang dipikirkan pegawai adalah keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

Dengan demikian, ia juga berharap pemerintah menyiapkan tempat tinggal yang layak dan siap huni. Sehingga para ASN dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan secara cepat agar bisa fokus bekerja meskipun di tempat baru.

"Artinya, kalau pindah kan harus meninggalkan zona yang udah settle. Otomatis di tempat baru harus menyesuaikan lagi dengan lingkungan dan sebagainya. Ini sih harus diperhatikan juga oleh pemerintah," ucap Syahdino.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement