Jumat 17 Jan 2020 16:06 WIB

Jokowi Tegaskan Ibu Kota Pindah ke Kalimantan pada 2024

Ibu kota baru akan berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Andri Saubani

Foto: Republika/Dessy Suciati Saputri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berbincang dengan awak media Istana di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan ibu kota negara akan pindah ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada 2024 nanti. Seluruh perangkat pemerintahan, termasuk ASN pun akan dipindah ke ibu kota negara baru.

"(2024) InsyaAllah kita harapkan seperti itu. (ASN) Pindah semuanya langsung," ujar Jokowi saat berbincang dengan awak media Istana di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).

Baca Juga

Namun, Jokowi juga mengatakan telah meminta Menteri PAN-RB untuk melakukan survei terhadap ASN terkait kesediaan mereka untuk pindah ke ibu kota baru. "Itu sudah kita perintahkan kepada Menpan untuk mensurvei dulu kira-kira yang ingin enggak pindah berapa persen. Kita harus tahu dong," tambah dia

Saat ini, pemerintah telah menyelesaikan draf UU ibu kota baru. Selanjutnya, pemerintah akan segera mengajukan draf tersebut kepada DPR pada pekan depan.

Dalam draf UU ibu kota baru ini juga telah diatur mengenai pembentukan Badan Otoritas Ibu Kota yang nantinya akan bertanggung jawab memimpin pembangunan dan pemindahan ibu kota.

"Draf UU ibu kota sudah rampung. Minggu depan akan kami sampaikan ke DPR," ucap Jokowi.

Untuk memudahkan terjalinnya kerja sama dengan pihak swasta dalam membangun ibu kota baru, Presiden Jokowi pun menunjuk tiga tokoh internasional untuk menjadi dewan pengarah. Mereka yakni Sheikh Mohamed bin Zayed, Masayoshi Son, dan juga Tony Blair.

Menurut Jokowi, penunjukan ketiga tokoh internasional tersebut akan membantu pemerintah dalam membangun kepercayaan pihak swasta guna melakukan berbagai kerja sama investasi dalam membangun ibu kota negara baru.

"Ini kan kita ingin membangun kepercayaan, ingin bangun trust karena di ibu kota baru ini ada klaster-klaster yang ingin kita bangun," jelasnya.

Rencananya, pemerintah akan membangun beberapa klaster di wilayah ibu kota baru nanti. Seperti klaster pemerintahan yang 100 persen akan dibangun menggunakan dana APBN dan juga klaster-klaster lainnya yang akan dibangun dengan kerjasama KPBU.

Selain itu, pemerintah juga ingin membangun ibu kota baru dengan konsep masa depan, termasuk di bidang transportasinya.

"Kendaraan yang ingin kita pakai di sana, ini gagasan besarnya adalah transportasi massalnya electric vehicle autonomous. Kendaraan pribadi nanti juga electric vehicle dan autonomous," ungkap Jokowi.