REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) di DPRD DKI terkait banjir Jakarta oleh beberapa fraksi di DPRD mendapatkan penolakan dari Fraksi Partai Gerindra. Fraksi Gerindra menilai Pansus hanya mempolitisasi korban bencana banjir Jakarta.
Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Purwanto mengatakan korban banjir Jakarta jangan lagi dipolitisasi dengan usulan Pansus seperti ini. Menurutnya Pansus tidak lebih memposisikan warga terdampak sebagai alat politik.
"Lebih baik dilakukan perbaikan penanganan banjir daripada pansus yang terkesan lebih politis," kata Purwanto, Kamis (16/1).
Ia mengingatkan saat ini Pemprov DKI fokus pada penanganan dan antisipasi kembali terjadinya banjir. Karena itu ia berharap agar semua pihak bisa bersinergi membantu, agar bencana serupa tidak lagi terulang. Untuk DPRD, khususnya Fraksi Gerindra menurutnya, tentu perlu ada evaluasi soal penanganan banjir.
Akan tetapi, bukan berarti perlu dibentuk pansus khusus banjir. "Gerindra menolak pansus banjir ini," tegasnya.
Ia lebih mengusulkan dibukanya ruang untuk mengevaluasi apa langkah yang masih kurang dalam penanganan bannir, dan segera diperkuat. Sebab, menurut dia, memasuki musim penghujan seperti saat ini yang dibutuhkan adalah gerak cepat penanganan dan pencegahan banjir.
Apalagi Purwanto melihat bencana banjir yang terjadi pada awal Januari lalu, bukan hanya terjadi di Jakarta. Tetapi di beberapa wilayah di tanah air, bahkan terjadi kerusakan dan korban jiwa yang cukup parah.
Karena itu ia melihat salah besar bila banjir kemarin yang disalahkan adalah Gubernur DKi Jakarta Anies Baswedan. "Banjir Jakarta kemarin tidak separah banjir wilayah lain. Kalau mau class action ayok ke Presiden," ujar Purwanto.
Maka dari itu, ia menekankan banjir kemarin harus menjadi pembelajaran. Bukan justru berusaha menjatuhkan Gubernur Jakarta. Ini yang ia lihat dengan dibentuknya Pansus banjir.
"Kami melihat ini mau dibawa ke ranah politik. Apalagi DPRD akan membentuk pansus. Jelas Fraksi Gerindra menolak," imbuhnya.
Penolakan yang sama sebelumnya disampaikan Fraksi PKS. Anggota DPRD Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi menilai, seharusnya yang ditekankan merupakan penyelesaian masalah banjir. Sikap PKS ini berbeda dengan tujuh partai lain selain Gerindra yang mendukung pembentukan pansus.
"Kita enggak dukung. Yang kita dukung penyelesaian banjir," ujar Suhaimi saat dihubungi Rabu.
Selain itu, ia menyebut pengadaan pansus ini sarat akan urusan politis. Dengan begitu, urusan banjir disebutnya akan sulit diselesaikan. "Karena itu nanti menurut saya lebih dominan ke masalah politisnya nanti," jelasnya.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyinggung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Banjir oleh anggota DPRD DKI Jakarta justru tak menyelesaikan masalah secara signifikan.
Nirwono menyebut pembentukan pansus tersebut diduga sarat muatan politis sehingga sebaiknya DPRD DKI turun langsung mendengarkan aspirasi warga terdampak banjir. Menurut dia, dari pada siapkan pansus, anggota DPRD harusnya terjun kepada konstituen terdampak banjir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika