REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman membantah pernah menghubungi politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku. Dalam persidangan DKPP kemarin, Wahyu Setiawan mengaku pernah meminta Arief menghubungi Harun Masiku untuk memberitahukan adanya utusan PDIP yang meminta pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Riezky Aprilia kepada Harun.
"Enggak, saya tidak pernah menghubungi orang per orang begitu," ujar Arief di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).
Ia mengaku lupa percakapan secara detail jika Wahyu Setiawan memintanya spesifik menghubungi Harun Masiku. Akan tetapi, ia ingat substansi percakapan itu memintanya untuk cepat membalas penolakan surat usulan PAW dari PDIP.
"Saya tentu lupa yah, karena setiap hari kita tentu bicara banyak kalimat, banyak kata. Tetapi yang jelas, saya ingat kira-kira substansinya itu kalau ada surat, sudahlah kita cepat-cepat balas," kata Arief.
Ia menuturkan, setiap ada surat yang masuk ke KPU langsung ditindaklanjuti, jika perlu dibahas mendetail akan disampaikan di rapat pleno yang dihadiri seluruh anggota KPU. Sehingga, semua komisioner menyampaikan pendapat dan diputuskan bersama-sana.
"Kita kan setiap hari Senin pleno. Nah disampaikan di pleno, semua berpendapat, lalu diputuskan menjawab surat itu bagaimana. Nah, surat yang ini sebetulnya kita sudah pernah jawab," lanjut Arief.
Arief juga membantah pernah berkomunikasi dengan Wahyu terkait pertemuan pribadinya dengan utusan PDIP. Sebab, setiap anggota KPU bisa bertemu dengan siapa pun untuk urusan pribadi atau urusan lainnya dan tidak harus diinformasikan kepada anggota yang lain.
Arief juga membantah pernah bertemu dengan Agustiani Tio Fridelina yang disebut Wahyu sebagai utusan PDIP. Ia juga tidak tahu ada pertemuan antara Tio, Wahyu, dan Komisioner KPU RI Hasyim sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.
"Enggak, enggak pernah bertemu saya. (Pertemuan dengan Hasyim) ya bisa saja karena saya enggak ikut pertemuannya, nggak bertemu saya," kata Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika