Rabu 15 Jan 2020 11:26 WIB

Pemprov Jabar Tahun Ini akan Dirikan Sembilan Command Center

Pihaknya memprediksi program akan menelan anggaran Rp 5 miliar.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Gita Amanda
Pemprov Jabar tahun ini akan dirikan sembilan command center. Ilustrasi command center.
Foto: Republika/Dadang Kurnia
Pemprov Jabar tahun ini akan dirikan sembilan command center. Ilustrasi command center.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mendirikan sembilan command center pada 2020 ini. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jabar, Setiaji, pihaknya memprediksi program tersebut akan menelan anggaran Rp 5 miliar untuk satu command center.

Menurutnya, sembilan command center baru tersebut akan dibangun di Kota Kabupaten yang telah memiliki kesiapan. Yakni, akan dibangun di Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sukabumi. "Anggaranya sekitar Rp 5 miliar untuk satu command center," ujar Setiaji, Rabu (15/1).

Baca Juga

Setiaji mengatakan, Detail Engineering Design (DED) untuk sembilan command center tersebut sudah tuntas. Saat ini, pihaknya sedang menunggu validasi Perkin. "Setelah itu baru kita tender untuk dikontruksikan," katanya.

Untuk tema desain, kata dia, setiap command center ini akan menonjolkan identitas daerah masing-masing. Hal ini seperti  dilakukan pada command center yang sudah dibangun di empat daerah pada 2019 lalu.

"Seperti yang tahun lalu, command center di Pangandaran maka konsepnya adalah wave atau gelombang, kemudian di Cirebon itu batik Mega Mendung," katanya.

Adapun empat command center yang didirikan tahun 2019, kata dia, adalah command center di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Pangandaran dan Garut. Selain itu, pihaknya pun mendirikan command center anyar di Gedung Sate, Kota Bandung.

"Untuk kontruksi lima command center ini sudah selesai. Nanti kita tinggal me-launching-kan. Mudah-mudahkan di akhir Januari (2020) ini sudah bisa," katanya.

Setiaji menargetkan, command center ini sudah dapat didirikan pada 27 kota kabupaten di Jawa Barat pada 2024 mendatang sehingga bisa memudahkan data dari setiap daerah mengalir hingga tingkat provinsi.

"Jadi itu terintegrasi, kemudian selain terintrigrasi misalnya ada permasalahan apa di kabupaten, seperti saat bencana command center ini bisa dijadikan monitor," katanya.

Tidak hanya itu, kata dia, setiap command center akan memiliki desain yang menonjolkan identitas daerah maka bisa menjadi pusat kota baru. Pada lokasi tersebut, masyarakat dapat mengabadikan foto atau sekadar selfie.

Namun, kata Setiaji, yang paling penting kehadiran command center menunjukan bahwa kota kabupaten tersebut telah mengembangkan teknologi. Juga memacu untuk mengembangkan sejumlah aplikasi yang dibuat oleh daerah tersebut. "Sehingga semua bisa diintergrasikan dan memudahkan pelayanan ke masyarkat," katanya.

Selain itu, kata dia, masih di 2020, pihaknya pun bakal mengakselerasi sejumlah program yang telah diluncurkan pada 2019 lalu. Misalnya, program Desa Digital dan Sapawarga. Tahun lalu, Pemprov Jabar telah meluncurkan program pembangunan perikanan digital melalui eFishery di Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu.

"Tahun lalu kan ada desa digital perikanan yang menggunakan eFishery, nah ini akan di-copy paste ke daerah daerah yang lain," katanya.

Selain itu, kata dia, pihaknya tidak hanya akan mendorong desa digital di sektor perikanan. Namun, akan melakukan hal yang serupa di sektor pertanian dan wisata. "Ini detailnya nanti kita akan sampaikan. Tapi kalau targetnya yang perikanan kita kembangkan di kota kabupaten lainnya," katanya.

Terkait program Sapawarga, kata dia, pihaknya telah tuntas mendistribusikan ponsel ke setiap Ketua Rukun Warga di Kota Kabupaten. Rencananya, konten-konten terbaru pun akan disematkan pada aplikasi ini untuk memaksimalkan pelayanan publik.

Sejauh ini, kata dia, pihaknya telah melakukan training of trainer (ToT) kepada Ketua RW di seluruh kota kabupaten. Di mana melibatkan dinas di kabupaten/kota, pendamping desa, dan relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

"Kami juga menggandeng relawan yang saat ini aktif bukan hanya mengedukasi (aplikasi Sapawarga kepada ketua RW). Tapi juga membantu supaya pemanfaatan sapa warga ini bisa maksimal," papar Setiaji.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement