REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, tengah mempelajari kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial ABRI (Asabri).
Ia merasa berkepentingan dalam kasus tersebut karena aset Asabri berasal dari uang iuran pensiun prajurit dan aparatur sipil negara (ASN) TNI/Polri dan ASN kementeriannya.
"Ketika mendapat laporan terkait dugaan korupsi di Asabri, Menhan sedang mempelajari dan menunggu informasi lengkap permasalahannya dari Menteri BUMN dan BPK," jelas Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, melalui pesan singkat, Selasa (14/1).
Dahnil mengatakan, Menhan merasa berkepentingan dengan kasus Asabri meski perusahaan itu berada di bawah Kementerian BUMN. Pasalnya, total aset Asabri yang mencapai Rp 35,188 triliun, berasal dari uang iuran pensiun prajurit dan ASN TNI/Polri, termasuk PNS Kemhan.
"Dimana dari total gaji pokok mereka setiap bulan dipotong 4,75 persen untuk iuran pensiun dan 3,25 persen untuk tunjangan hari tua. Jadi, Pak Menhan ingin memastikan dana prajurit tetap aman dan tidak terganggu," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, merasa yakin Prabowo pasti akan banyak menaruh perhatian terkait kasus Asabri. Mahfud berpandangan demikian karena memang sudah secara proporsional Menhan harus seperti itu.
"Itu nanti akan jadi banyak porsi perhatian Pak Menhan. Dan memang secara proporsional harus begitu," kata Mahfud di kantornya, Senin (13/1).
Di samping itu, ia mengatakan, ada kesamaan modus operandi antara dugaan kasus korupsi di PT Asabri dengan Jiwasraya. Kini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menelaah lebih lanjut hal tersebut dengan melibatkan institusi lain.
"Sekarang sedang divalidasi oleh suatu institusi lain, BPK yang minta, karena polanya sama dengan Jiwasraya," jelasnya.
Menurut Mahfud, modus operandi yang dilakukan di PT Asabri ini memiliki kemiripan dengan kasus Jiwasraya. Bahkan, kata dia, kemungkinan ada beberapa orang yang sama yang terlibat di kedua kasus tersebut.
"Iya, modus operandi nya sama. Akan mungkin ada beberapa orangnya yang sama tapi nantilah yang penting itu akan dibongkar. Karena itu melukai hati kita semua," jelasnya.
Mahfud mengatakan, dugaan kasus korupsi di perusahaan plat merah itu pasti akan ditelusuri lebih lanjut. Itu karena melihat pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan semua kasus korupsi haruslah dibongkar dan dibawa ke pengadilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
