REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, lebih besar dari prognosa. Disebutkan, target PNBP tahun 2019 sebesar Rp 3,7 triliun, namun mampu menembus 105 persen atau Rp 3,9 triliun.
Untuk itu, Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Arif Toha mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Ditjen Hubla baik Satuan Kerja maupun pegawai di seluruh Indonesia atas capaian ini.
Dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Selasa (14/1), jajaran Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pun diminta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta melek teknologi dalam pembuatan laporan keuangan.
"Langkah ini perlu dilakukan untuk mempermudah, mempercepat, sekaligus peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan," kata dia dalam acara Rekonsiliasi penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 di Bandung, Senin (13/1) malam.
Di era yang serba teknologi, menurutnya, sudah harus mulai menggunakan aplikasi-aplikasi secara online dan membiasakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akrab dengan teknologi. Sebab, penggunaan aplikasi untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan agar tersusun secara sistematis dan otomatis.
Menurut Arif, Ditjen Perhubungan Laut adalah sub sektor terbesar di Kementerian Perhubungan dengan anggaran terbesar kedua di Kemenhub, namun dari segi kegiatan Ditjen Hubla paling besar. Oleh karenanya, para pengelola keuangan harus bisa menyajikan laporan yang transparan, akuntabel dan sistematis.
"Kita patut bersyukur karena realisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2019 mencapai 92,91 persen. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang cukup membanggakan karena selama lima tahun ke belakang realisasi Ditjen Perhubungan Laut belum pernah menembus angka 90 persen," ujarnya.
Selain itu, dalam era demokrasi dan keterbukaan ini, lanjut Arif, tuntutan masyarakat luas terkait tata kelola keuangan maupun barang yang baik terus mengemuka melalui berbagai forum media.
"Hampir seluruh komponen masyarakat secara kritis menuntut agar pencapaian hasil pembangunan, pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta segala hal yang berhubungan dan pelayanan publik dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip clean and good governance," papar Arif.
Dia berharap, seluruh jajarannya, dapat membenahi tata kelola keuangan maupun barang lebih baik lagi, sehingga bisa meminimalisir temuan-temuan aparat pemeriksa intern maupun ekstern dalam hal ini Inspektorat Jenderal maupun BPK-RI.
“Semoga kita dapat melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 secara maksimal untuk tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
