REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) meminta agar masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan harga barang. Terutama bagi pengguna jasa tol laut untuk ketersedian stok bahan pokok masyarakat di daerah ini.
Kepala Dinas Perindagkop Saiful Bahri Latif di Ternate, Senin (13/1) mengatakan, aktivitas kapal tol laut sudah dioperasikan di Tidore Kepulauan (Tikep) rute Tanjung Perak Surabaya dengan melayari hingga ke Buli, Maba dan Weda, Pulau Halmahera. "Saat ini, untuk aktifitas pemuatan barang ke kapal tol laut sudah selesai dan malamnya kapal sudah bisa bertolak ke Tidore, jadi soal tol laut ini Tidore akan disanggahi dua kali dalam satu bulan," katanya.
Oleh karena itu, tujuan utama masuknya tol laut ini untuk memastikan ketersediaan stok barang di daerah dan menjaga disparitas harga. Akan tetapi pengelolaannya di tahun 2020 ini, Pemerintah Pusat memberikan tanggungjawab kepada Instansi Tekhnis di Daerah (Disperindagkop). Karena untuk memfokuskan perhatian dengan meningkatkan pengawasan harga barang yang dimuat melalui kapal tol laut kemudian dijual kepada konsumen.
Dia menyatakan, program tol laut ini hendaknya menjawab ketersediaan sembako dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga barang yang dimuat melalui kapal reguler. Seperti pedagang yang hanya mengambil barang dagangannya dari Ternate.
Sebab, pada tahun lalu, pemerintah pusat masih fokus pada ketersedian stok barang untuk harganya belum terlalu menjadi perhatian. Tetapi tahun ini sudah mulai ditingkatkan pada harga barang yang harus diawasi.
Untuk itu Dinas memiliki tanggungjawab yang besar mengawasi harga barang yang nantinya dijual ke konsumen harus lebih murah. Saat ini sudah ada 12 toko yang terdaftar menggunakan tol Laut dalam pengadaan barang.
Seperti diketahui, saat ini kurang lebih 100 konteiner yang disiapkan masuk ke Provinsi Malut. Tentu saja kurang lebih 45 hingga 50 kontainer untuk Kota Tidore Kepulauan.
Dia menambahkan, kalau masyarakat yang mau mendaftar juga bisa, cukup membawa KTP ke Perindagkop untuk diproses, sebab, saat ini pengguna tol laut di Tidore baru sebatas pedagang di areal Pasar Sarimalaha dan belum sampai di wilayah Oba Pulau Halmahera.
Sebelumnya, Disperindagkop Tikep telah mengantongi Surat Keputusan (SK) dari Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor : 140.912/DJPL/2019 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut tahun 2020. SK ini sekaligus membantah adanya informasi terkait terputusnya jalur tol laut ke Tidore Kepulauan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika