REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan peninjauan kembali semua bangunan tanggul yang jebol di wilayah DKI Jakarta. Langkah tersebut sebagai upaya antisipasi pencegahan bencana banjir di Jakarta dan akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, peninjauan kembali bangunan tanggul yang rusak dan jebol tersebut sudah ia bicarakan bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kantor Kementerian PUPR. Diakui dia, Pemprov DKI bersama Kementerian PUPR akan menginventarisasi kerusakan tanggul yang ada.
"Jadi, saya kemarin ngobrol agak panjang sama Pak Menteri PUPR di kantor beliau. Jadi, saya ngobrol di kantornya, kemudian kita akan review sama-sama. Cuma sekarang ini kan banyak fokusnya pada penanganan kedaruratan," kata Anies kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (9/1).
Penanganan kedaruratan tersebut, jelas Anies, seperti beberapa daerah yang jembatannya putus. Karena itu, perbaikan tanggul ini akan menjadi agenda penting setelah fase rehabilitasi. "Pada fase rehabilitasi itu semua akan dilakukan. Sekarang, sedang menginventarisasi apa-apa saja yang perlu penguatan," kata dia.
Anies tidak membantah ada beberapa tanggul di Jakarta yang sudah rusak harus segera diperbaiki. Tapi, menurut dia, yang lebih mengkhawatirkan itu yang mulai retak-retak. Pihaknya juga sudah menemukan di banyak tempat tanggul yang berpotensi retak-retak yang bila ada tekanan air besar dan ini sangat berisiko.
Kemudian, lanjut dia, ada juga beberapa tanggul-tanggul yang tanah di bawahnya mulai longsor, terkikis, dan erosi. Anies menyampaikan soal kondisi tanggul ini bukan untuk membuat khawatir. Tapi, untuk mengamankan sedini dan sesegera mungkin bisa diperkuat.
"Jadi, harapannya, bisa mencegah kejadian. Daripada sudah jebol, baru diperbaiki," ujar dia. Namun, Anies enggan merinci tanggul mana saja yang rawan dan perlu diperbaiki segera. Menurutnya, setiap potensi itu semuanya rawan dan itu harus ada mitigasi.
"Dampaknya memang bisa beda-beda. Ada yang tempatnya tinggi, sampingnya permukiman yang lebih rendah, itu risikonya lebih tinggi. Tapi, ada di beberapa tempat," kata dia menambahkan.
Seperti diketahui, beberapa tanggul penahan air banjir sempat rusak, bahkan roboh. Seperti yang terjadi pada tanggul penahan banjir rob di Muara Baru. Walaupun berada di kawasan utara Jakarta, Tanggul Muara Baru merupakan proyek pengerjaan pemerintah pusat. Karena itulah, Anies mengaku, akan meninjau tanggul yang rusak bersama PUPR.
Terkait Tanggul Muara Baru, sebelumnya, Kementerian PUPR menyatakan investigasi tanggul jebol itu membutuhkan waktu sekitar satu bulan oleh Komite Keselamatan Konstruksi PUPR. Tanggul laut di Pelabuhan Nizam Zahman Kelurahan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, jebol pada Rabu (4/12) sekitar pukul 15.00 WIB.
Tanggul laut itu merupakan proyek pembangunan pengaman pantai tahap 3 paket 2 oleh satuan kerja nonvertikal tertentu (SNVT) Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN), Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.
Kontraktor pelaksana adalah PT Wijaya Karya Beton Tbk kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pandji Pratama Indonesia. Konsultan pengawas, yakni PT Yodha Karya (Persero) KSO dengan PT Indra Karya (Persero). Pekerjaan pembangunan tanggul dijadwalkan sejak 10 Juli 2019 hingga 21 Desember 2019.
PT Wijaya Karya Beton mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 87,9 miliar untuk pemancangan dan penimbunan tanggul sepanjang 130 meter. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Beton Yuherni Sisdwi menyatakan, hingga kini, belum ada laporan tim terkait penyelidikan tanggul yang jebol di Muara Baru sebulan lalu.
Dia mengarahkan konfirmasi mengenai perkembangan sebulan pascajebolnya tanggul laut di Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru, Jakarta Utara, ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Ditanyakan PUPR karena ada tim penyelidikan yang dibentuk bersama PUPR," kata Yuherni.
Dia mengakui, belum mengetahui lebih lanjut laporan hasil penyelidikan tim tersebut. Sementara, terkait perkiraan adanya banjir rob di wilayah tersebut, Yuherni belum dapat memastikan pengaruhnya dengan pekerjaan proyek yang sedang berlangsung.
Anggota DPRD DKI Jakarta asal daerah pemilihan Jakarta Utara, M Taufik, ikut memantau perbaikan tanggul laut yang jebol di Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru. “Tanggul laut ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisasi dampak banjir rob di permukiman masyarakat,” kata wakil ketua DPRD DKI Jakarta ini.
Sedimentasi
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, ada sendimentasi di muara Kanal Banjir Barat (KBB) kawasan Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. "Hasil peninjauan, ada sedimentasi, tanggul yang sudah tidak utuh lagi, hingga ada kepentingan-kepentingan nelayan di hilir muara," kata Saefullah.
Peninjauan dilakukan sebagai langkah strategis meminimalisasi genangan di sepanjang aliran Sungai Ciliwung dan Krukut yang bermuara di KBB. Saefullah menjelaskan, hilir Muara Angke harus memiliki kapasitas debit air ideal lebih dari 700 meter kubik, sehingga kapasitas ini sekiranya dapat menampung 500 meter kubik aliran air Kali Ciliwung dan 200 meter kubik aliran air Kali Krukut.
Ke depannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan lebih memfokuskan kondisi hilir kali KBB agar debit air di hilir tidak terjadi perlambatan. "Dengan begitu, maka aliran air yang dilintasi kedua aliran kali tidak meluap ke permukiman penduduk," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
