REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh jajarannya, termasuk kepala daerah, untuk mengevaluasi sistem pengendalian banjir secara total. Jokowi memandang, perlu ada pembenahan sistem pengendalian banjir yang menyeluruh dari hulu sungai hingga hilirnya.
"Saya mengajak kita semuanya untuk mengevaluasi total sistem pengendalian banjir, sehingga betul-betul kita memiliki strategi besar jangka pendek, menengah, dan panjang," ujar presiden dalam rapat terbatas tentang penanganan banjir di Istana Merdeka, Rabu (8/1).
Presiden mengingatkan bahwa masterplan atau rancangan induk pengendalian banjir, terutama di DKI Jakarta, sudah berjalan. Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, dan Pemprov Banten untuk bisa bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan langkah antisipasi banjir.
Sejumlah instruksi yang disampaikan kepada para kepala daerah, antara lain adalah penghijauan kembali kawasan hulu sungai utama yang melintasi ketiga provinsi tersebut. Jokowi sempat menudin bahwa salah satu biang kerok banjir besar yang melanda sejumlah wilayah pada 1 Januari 2020 lalu adalah rusaknya lingkungan di kawasan hulu sungai.
"Ini mumpung pas hujan, saya minta bibitnya segera disiapkan dari Kementerian Kehutanan. Sehingga bisa kita lakukan dalam bulan-bulan Januari dan Februari ini tidak hanya pohon-pohon keras tapi juga kita melihat pentingnya tanaman pencegah longsor yang bisa menghambat terjadinya banjir bandang," kata Jokowi.
Presiden pun memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendistribusikan bibit tanaman vetiver atau akar wangi ke daerah-daerah yang berisiko tinggi terhadap tanah longsor.
Sebelumnya, Jokowi juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merampungkan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) sebelum akhir tahun 2020. Saat ini, proyek sudetan yang berfungsi mengurai beban aliran air di Sungai Ciliwung ini terganjal pembebasan lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Tak hanya sudetan Ciliwung-KBT yang diperintahkan Jokowi untuk dikebut pengerjannya. Presiden juga mendesak Anies untuk melanjutkan masterplan (rancangan induk) pengendalian banjir Jakarta, dengan menjalankan normalisasi atau naturalisasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
