REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan persoalan perairan Natuna harus diselesaikan dengan jalan diplomasi. Tindakan-tindakan reaktif dalam penyelesain masalah dengan Cina itu dinilai bakal memunculkan masalah baru.
Menurut Muzani, semua persoalan internasional memang harus diselesaikan lewat jalur diplomasi. "Saya kira kita harus mengedepankan persuasi. Itu juga menjadi sebuah cara kita menyelesaikan persoalan yang selmaa ini kita hadapai, baik politik ataupun lainnya," kata Muzani kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (8/1).
Muzani mengatakan cara diplomasi itu adalah dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Cina yang mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah mereka. Selanjutnya, Pemeritah Indonesia menyampaikan nota keberatan.
Bagi dia, menghadapi persoalan laut Natuna dengan reaktif hanya akan memunculkan persoalan-persoalan baru. Sebab, akan terjadi kesalahpahaman lantaran tidak memahami duduk perkaranya terlebih dahulu.
Meski demikian, ia menilai semua pihak tetap harus waspada. "Menurut Gerinda, kita tetap harus waspada kerena menjaga kedaulatan negara, menjaga kedaulatan bangsa, dan setiap jenkal wilayah darat maupun laut," ucapnya.
Sebelumnya, Cina telah melanggar wilayah Zona Ekonomi Ekskusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal-kapal nelayan Cina yang dikawal Coast Guard mereka, tidak hanya mengambil ikan dari perairan Natuna, tetapi juga mengusir nelayan Indonesia.
Kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna. TNI pun telah mengerahkan Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk mengamankan wilayah perairan tersebut.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jumat (3/1), menyebut permasalahan Natuna harus diselesaikan dengan cara yang baik. Bagaimanapun, kata dia, Cina adalah negara sahabat. Ketua Umum Gerindara itu juga berharap agar permasalahan ini tak menganggu hubungan ekonomi kedua negara.
Presiden Joko Widodo, Senin (6/1), menegaskan bahwa tidak ada tawar-menawar perihal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama yang terkait teritorial negara di Natuna.
Hari ini, Rabu (8/1), Jokowi mendatangi langsung wilayah Natuna. Ia pun menegaskan bahwa perairan Natuna merupakan teritorial NKRI. "Hari ini saya ingin memastikan dan memberitahukan bahwa Kepulauan Natuna adalah teritorial kita yang masuk dalam NKRI," kata Jokowi ketika bertemu dengan nelayan Natuna di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna, Kepri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
