REPUBLIKA.CO.ID, NATUNA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para nelayan di Kabupaten Natuna mengoptimalkan pemanfaatan saran dan prasarana perikanan yang telah dibangun di wilayah itu. Dengan begitu, para nelayan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hasil tangkapannya.
"Urusan perikanan, ini sudah 4 tahun kita siapkan dan kita buatkan ini. Ada manfaat gak sih," kata Presiden Jokowi saat bertemu nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna, Kepri, Rabu (8/1).
Presiden menyebutkan dengan sarana yang tersedia maka ikan hasil tangkapan nelayan dapat terjual semua. "Saya tadi tanya kalau nangkap ikan misalnya dapat 50 kilo jualnya kemana? Ke tengkulak? Artinya semua ikan, ada yang beli," ujar Jokowi.
Kepala Negara mengatakan pemerintah baik pusat maupun daerah ingin semua sumber daya laut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah, lanjut Presiden, akan mendukung semua upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
"Ini yang bakal didukung pemerintah. Ini kita sudah habis banyak loh, dan harus bermanfaat bagi bapak ibu dan saudara semuanya," katanya.
Ia menyebutkan kalau ada yang kurang harus diperbaiki. "Jangan sampai bangunan yang saya lihat baik seperti ini tidak memberi manfaat kepada nelayan," kata Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bahwa wilayah Natuna merupakan teritorial NKRI sehingga tidak perlu lagi ada pihak yang meragukannya. "Hari ini saya ingin memastikan dan memberitahukan bahwa Kepulauan Natuna adalah teritorial kita yang masuk dalam NKRI," katanya.
Jokowi menyebutkan Natuna merupakan kawasan berpenduduk WNI dengan penduduk 81.000 orang. "Di sini ada bupati, gubernur. Jadi jangan sampai ada yang justru kita sendiri bertanya dan meragukan," katanya.
Ia menyebutkan dari dulu sampai sekarang Natuna adalah teritorial Indonesia. Juga masuk dalam salah satu dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. "Apalagi yang harus dipertanyakan gak ada, dan namanya kedaulatan tidak ada tawar menawar untuk kedaulatan kita," katanya.
Ia menyebutkan sampai saat ini tidak ada kapal negara asing yang masuk ke wilayah teritorial RI. "Saya tanyakan ke Panglima TNI ada kapal yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia, katanya gak ada," katanya.
Ia menyebutkan yang ada, kapal asing yang masuk ke ZEE. "Itu lewat semua kapal bisa, tapi hati hati kalau dia mencuri ikan baru itu diusir atau ditangkap, tapi itu tidak masuk dalam teritorial Indonesia," katanya.
Usai bertemu nelayan, Presiden Jokowi mendekati Kapal Pengawas Perikanan KKP. Setelah itu Presiden Jokowi menuju pelabuhan di Teluk Lampa Natuna tempat KRI Usman Harun bersandar.
Presiden Jokowi sempat naik ke kapal perang tersebut. Usai meninjau KRI Usman Harun, Jokowi menyatakan kehadirannya adalah untuk memastikan ada penegakan hukum di kawasan laut Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
