REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana kepresidenan menegaskan posisi Indonesia di Perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menyusul ketegangan yang sempat meningkat antara Indonesia dan CHina di wilayah perairan yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan tersebut.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menyampaikan bahwa pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Natuna sudah jelas, yakni tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan negara. Pemerintah, jelas Dini, akan berjuang mempertahankan hak yang dimiliki Indonesia atas Perairan Natuna sebagai wilayah negara.
"Dari Presiden jelas. Kita akan mempertahankan apa yang menjadi hak Indonesia. Pemerintah akan usut tuntas isu ini melalui diplomasi damai, namun tetap meningkatkan penjagaan di perbatasan Natuna," ujar Dini, Rabu (8/1).
Masuknya kapal nelayan dan penjaga pantai Cina ke wilayah perairan Natuna diprotes keras oleh Indonesia. Beijing dinilai telah melanggar United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)1982.
UNCLOS diketahui mengatur tentang zona ekonomi eksklusif yang membentang sejauh 200 mil laut dari bibir pantai. Indonesia dan Cina sama-sama merupakan negara pihak dalam UNCLOS.
Kendati demikian Cina mengklaim memiliki hak untuk berlayar atau melintasi wilayah perairan Natuna. Hal tersebut didasarkan pada nine dash line atau sembilan garis putus, yakni wilayah Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi yang 90 persennya diklaim Cina sebagai hak maritim historisnya.
Indonesia telah menegaskan tak akan mengakui nine dash line karena tak memiliki dasar hukum. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyatakan tak akan bernegosiasi dengan China perihal kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Sementara itu, hari ini presiden dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Presiden dan rombongan akan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.
Dikutip dari siaran pers resmi istana, Jokowi akan meninjau jajar kapal dan bertemu dengan ratusan nelayan. Setelahnya, Presiden akan menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
