Memang berat mengelola institusi dengan label syariah. Tak hanya harus mematuhi segala peraturan institusi yang mempunyai kewenangan tetapi juga harus comply alias patuh terhadap prinsip syariah. Di Indonesia, prinsip syariah ini dikomandoi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Kepatuhan terhadap prinsip ini adalah mutlak. Dia bukanlah opsional. Mengapa? Tak lain institusi ekonomi tersebut telah mendeklarasikan diri sebagai institusi ekonomi syariah. Kewajiban langsung melekat terutama terkait prinsip syariah. Apa itu prinsip syariah? Untuk singkatnya adalah prinsip muamalah yang mesti tidak melanggar MAGHRIB (Maisyir, Ghoror, Riba & Zalim).
Dalam beberapa kejadian penerapan prinsip syariah juga sering luput. Dalam suatu kasus dengan nasabah CVM misalnya, institusi ekonomi syariah ini mengikat akad musyarakah. Nasabah telah diminta menandatangani proyeksi bagi hasil. Namun ketika bisnis surut proyeksi bagi hasil tidak dapat dilakukan maksimal oleh nasabah maka keinginan menguasai Hak Tanggungan Nasabah muncul dengan didahului surat peringatan.
Belum lagi persoalan potensi pelanggaran prinsip syariah yang lain. Dalam sebuah kesempatan negosiasi lagi-lagi pihak institusi ekonomi syariah ini memberikan nasabah membayarkan hutang modal kerja beserta margin yang sudah ditetapkan tiap bulannya.
Dalam berbagai kesempatan sudah pernah diungkapkan bahwa usaha nasabah sudah surut dan nasabah siap membayar hutang pokok. Namun penentuan pembayaran margin di depan? Apakah keuntungan sudah bisa dipastikan di depan?
Ini baru contoh dari indikasi pelanggaran prinsip syariah dari satu nasabah. Mungkin ini adalah fenomena gunung es?
Entahlah mana yang lebih penting apakah penerapan dan patuh terhadap prinsip syariah atau hal yang lain yang lebih utama dan dikejar. Jika ada hal lain yang dikejar apakah ada keberkahan di sana?
Semoga kita dapat belajar dari praktik dan penerapan ekonomi syariah dan bersama-sama mewujudkan masyarakat Madani yang diharapkan bersama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
