REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan keberangkatan para nelayan dari Pantai Utara (Pantura) Jawa ke Laut Natuna. Pemerintah juga menyiapkan pengusaha-pengusaha yang akan menampung hasil tangkapan nelayan.
"Karena kalau ambil ikan di sana terus pulang dulu kan nanti lama. Kita sedang mempersiapkan pengusaha-pengusaha yang akan menampung di sana dan banyak yang sudah daftar Insyaallah kalau sudah jalan itu tidak ada masalah," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).
Ia mengaku bahwa sekitar 120 nelayan dari Pantura siap diberangkatkan ke Natuna untuk mencari ikan di wilayah yang tengah berpolemik karena dimasuki kapal-kapal Cina tanpa izin. Akan tetapi, pemerintah perlu mempersiapkan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) termasuk penampungan ikan tersebut.
Pergerakan Kapal Perang Republik (KRI) dengan kapal Coast Guard China terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai dari Pesawat Boeing 737 Intai Strategis AI-7301 Skadron Udara 5 Wing 5 TNI AU Lanud Sultan Hasanudin Makassar di Laut Natuna, Sabtu (4/1/2020).
Mahfud mengatakan, Kemenko Polhukam masih mengoordinasi dan mengorganisasi keberangkatan nelayan ke Natuna. Bahkan, kata dia, sudah banyak nelayan yang mengaku siap bergabung meramaikan Natuna seperti nelayan dari Makassar, Papua, dan Maluku.
"Nelayan yang sudah daftar sudah banyak juga. Kemudian kita mencari juga kapal-kapal lain di seluruh Nusantara banyak nih ternyata sudah mereka dengar pada kirim pesan ke sini kami akan bergabung untuk meramaikan natuna, banyak dari Makassar, Irian, Maluku, semuanya sudah jadi bagus lah," jelas dia.
Selain itu, pemerintah juga akan memastikan keamanan para nelayan melaut di Natuna. Tetapi Mahfud belum dapat menjelaskan secara rinci pengamanan tersebut.
Pengamanan di Natuna ditingkatkan setelah adanya kapal-kapal China yang secara rutin masuk ke wilayah kaya sumber daya alam itu.
Patroli Bakamla juga didukung pasukan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Polisi Air. Mahfud mengaku belum mengetahui sikap China dibalik kapal-kapalnya yang memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
"Kita sudah tahu memang Cina begitu kita belum tahu dibalik itu apa. Tetapi kita tetap akan mempertahankan hak berdaulat kita di wilayah itu dan itu ditegaskan kembali oleh Presiden di dalam rapat tanggal 6 (Januari) kemarin sore itu sudah jelas tidak ada tawar-menawar kalau urusan melindungi itu," kata Mahfud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika