REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Firli Bahuri menanggapi sidang kasus dugaan suap 16 paket proyek jalan senilai Rp 132 Miliar dengan terdakwa Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani. Nama Firli disebut dalam persidangan tersebut.
Firli menegaskan tidak pernah menerima pemberian dari pihak manapun. "Saya tidak pernah menerima apapun dari siapapun," tegas Firli saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (7/1).
Firli memastikan bakal menolak pemberian apapun dari pihak manapun yang ditujukan kepada dirinya dan keluarga. "Saya pasti tolak. Keluarga saya juga pasti menolak," tegasnya lagi.
"Termasuk saat saya jadi kapolda Sumsel. Saya tidak pernah menerima sesuatu," tambahnya.
Kuasa Hukum terdakwa, Maqdir Ismail, mengatakan nama Firli muncul dari penyadapan KPK atas terdakwa lain dalam kasus ini, yaitu Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyart Muara Enim Elfin Muchtar.
"BAP hanya menerangkan percakapan antara Elvin dan kontraktor bernama Robi. Dalam percakapan itu Elvin akan memberikan sejumlah uang ke Firli Bahuri, sementara Firli tidak pernah dimintai konfirmasi apakah benar dia menerima uang atau tidak," ujar Maqdir di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Selasa.
Dalam sidang kedua dengan agenda membacakan ekspresi tersebut, Maqdir menegaskan Ahmad Yani tidak berniat meminta komitmen feesebesar Rp 22 miliar dari kontraktor Robi Pahlevi yang berstatus terdakwa. Maqdir menyebut komitmen fee merupakan inisiatif Elvin yang mengatur jalannya 16 paket proyek senilai Rp 132 Miliar, termasuk upaya memberikan 35 ribu dollar AS kepada Firli Bahuri yang saat itu menjabat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
Maqdir mengatakan Elvin memanfaatkan silaturahmi antara Firli dengan Ahmad Yani untuk memberikan uang senilai 35 ribu dollar AS. Uang itu diperoleh dari terdakwa Robi. Elvin lantas menghubungi keponakan Firli Bahuri, yakni Erlan.
Ia memberi tahu bahwa ingin mengirimkan sejumlah uang kepada Firli Bahuri. "Tetapi kemudian dijawab oleh Erlan, 'ya, nanti diberitahu, tapi biasanya bapak tidak mau'," kata Maqdir.
Maqdir mengatakan percakapan itu ternyata disadap oleh KPK. Namun, KPK justru tidak memberitahu kepada kepala Polri bahwa Firli yang masih menjabat sebagai kapolda Sumatera Selatan akan diberikan sejumlah uang oleh seseorang.
"Sepatutnya upaya pemberian uang itu diketahui Kapolri, kan sudah ada kerjasama supervisi antara KPK dan Polri, meski demikian tidak juga terbukti bahwa Kapolda menerima uang itu," kata Maqdir.
Selain menyebut dakwaan tidak tepat, Maqdir menuding BAP dan dakwaan terhadap Ahmad Yani juga bermaksud menjatuhkan citra Firli Bahuri yang pada saat itu ikut kontestasi Ketua KPK.
Mendengar eksepsi tersebut, JPU KPK, Roy Riadi, mengaku terkejut karena pertemuan-pertemuan tersebut tidak pernah terungkap, kecuali bukti percakapan antara Robi dan Elvin. "Sejujurnya kami baru tahu ada pertemuan itu, tapi itu kan pengakuan Elvin yang diceritakan penasehat hukum Ahmad Yani," kata Roy.
Roy mengatakan penyadapan yang kemudian menyeret nama Firli termasuk bagian dari penyelidikan. "Pak Kapolda juga saya rasa tidak minta uang, karena bisa jadi yang diberi uang itu tidak tahu bahwa mereka akan diberi uang, kalau dari keterangan si pemberi uang ya sah-sah saja," kata Roy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
