REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono membantah jika Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan, 'lembek' dalam merespon pelanggaran kapal Cina di perairan Natuna. Prabowo dinilai tidak tegas dan memilih berkompromi terhadap pihak yang mengganggu kedaulatan Indonesia.

Ferry mengatakan, diplomasi adalah langkah pertama menyelesaikan polemik tersebut. "Itu upaya diplomasi juga bisa dilakukan, karena kan tahap pertamanya diplomasi. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan jalur diplomasi," ujar Ferry kepada wartawan, Senin (6/1).

Menurutnya, sebuah negara tidak bisa tiba-tiba menyatakan perang terhadap negara lain. Sebab, Indonesia adalah negara yang menaati aturan dan hukum internasional. "Tidak ujug-ujug perang, kan tidak mungkin. Jadi ada track pertama dan kedua. Track pertama menggunakan jalur diplomasi mengenai wilayah Laut Natuna," kata Ferry.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Prabowo tetap tegas terhadap Cina terkait permasalahan Natuna. Guna mencegah hal ini kembali terjadi, keamanan laut haruslah ditingkatkan.

"Tegas tidak selalu perang, ketika ada sengketa seperti Natuna ada jalur diplomasinya. Ya menurut saya seperti itu sambil memperkuat Angkatan Laut untuk menjaga wilayah Indonesia," ujar Ferry.

Sebelumnya, Prabowo terkesan tenang dan santai kala perairan Natuna dimasuku Cina. Kapal-kapal nelayan China yang dikawal Coast Guard mereka, tidak hanya mengambil ikan dari perairan Natuna, tetapi juga mengusir nelayan kita.

"Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baiklah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ujar Prabowo.

Prabowo menambahkan masalah yang terjadi di Natuna baru-baru ini diharapkan tidak mengganggu hubungan ekonomi di antara kedua negara. "Kita cool saja, kita santai kok," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika