REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil, akan melihat dulu dalam pembahasan yang berkembang di DPRD Jabar terkait usulan helikopter untuk meninjau lokasi bencana. Hal itu dilakukan untuk melihat apakah rakyat melihat itu perlu atau tidak.
"Kalau nanti datang dari gubernur takut keliru. Tapi yang pasti kalau ada bencana yang sifatnya bersamaan jaraknya itu jauh-jauh, makanya kemarin saya bagi-bagi tugas kan. Saya kemana, Sekda kemana, Pak Wagub kemana, Pak Wagub juga aprak-aparakan ke gunung terkendala longsor," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan, Senin (6/1).
Menurut Emil, saat Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum meninjau banjir, ternyata terkendala longsor. Sehingga ke titik lokasi juga tak sampai. "Saya kira itu, tapi itu inisiatif dewan tolong disampaikan," katanya.
Terkait info terakhir banjir, menurut Emil, ia sudah menurunkan bantuan tanggap darurat, ke KBB (Kabupaten Bandung Barat-red) sebesar Rp 1 miliar, Karawang Rp 1 miliar, Depok Rp 1 miliar, Kabupaten Bekasi Rp 1 miliar. Kemudian ke Bogor karena lebih parah maka bantuannya ditambah menjadi Rp 1,5 miliar, dan Kota Bekasi yang paling parah sesuai titiknya diberi bantuan Rp 2 miliar.
"Ini baru pertama kali uang tanggap darurat diberikan di awal tahun karena memang situasinya. Mudah-mudahan menguatkan dukungan bantuan kota kabupaten," katanya.
Emil pun kembali menjelaskan perbedaan penanganan banjir antara Provinsi Jabar dengan DKI Jakarta. Menurutnya, kalau di Jabar itu gubernur tidak secara langsung karena level teknis ada di bupati dan wali kota. "Makanya kami tidak ada Disdukcapil, Pemadam Kebakaran, kami tidak bisa langsung ke lapangan tanpa koordinasi dengan kabupaten kota. Kalau mereka gak sanggup ke kami," ucap dia.
Sementara menurut Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat, terkait helikopter ada anggota dewan yang mengusulkan melihat karena saat peninjauan banjir kemarin tidak bisa dengan mobil.
"Dan itu juga nanti bisa digunakan kalaupun disahkan, jadi, itu kan bukan hanya untuk bencana saja. Karena Jabar kan daerah luas dengan penduduk terbesar," katanya.
Saat ditanya sikap dirinya sebagai ketua, Taufik mengatakan hal tersebut, memang baru usulan. "Kalau itu menguntungkan untuk rakyat Jabar ya mengapa tidak. Nanti kan kita gulirkan juga untuk rakyat apakah perlu atau tidak. Kalau perlu ya oke kalau tidak dialihkan ke hal lain. Kita musyawarah mufakat," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika