REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta program pembangunan rumah untuk rakyat terus ditingkatkan. Kiai Ma'ruf mengatakan, meskipun program satu juta unit rumah telah dilaksanakan setiap tahun, namun jumlah belum cukup.
Ini karena jumlah capaian pembangunan rumah masih tidak sebanding dengan peningkatan jumlah keluarga baru. Apalagi, Indonesia akan menghadapi fenomena bonus demografi.
"Jadi memang perlu ditingkatkan lagi sampai tahun 2030 karena Indonesia akan menghadapi fenomena yang disebut fenomena bonus demografi, yang banyak perlu rumah rumah, generasinya jumlahnya cukup besar," ujar Kiai Ma'ruf saat menerima DPP dan DPD Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (6/1).
Kiai Ma'ruf menjelaskan, data Badan Pusat Statistik mengungkap bahwa perbandingan presentase keluarga memiliki rumah pada 2018 menurun yakni 80,02 persen dari data 2015 yakni 82,63 persen. Sehingga, ia menilai pembangunan rumah masih kalah dengan angka peningkatan jumlah keluarga.
"Jumlah keluaga makin banyak, rumahnya kalah cepat," ujar Kiai Ma'ruf.
Karena itu, Kiai Ma'ruf berharap dukungan perusahaan yang tergabung dalam asoasasi REI untuk membantu Pemerintah dalam menyediakan perumahan rakyat yang kebutuhannya makin hari makin meningkat.
Pemerintah kata Kiai Ma'ruf, juga memastikan kebijakan dan regulasi yang mendukung peningkatan pembangunan rumah. Apalagi, saat ini Pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang-undang Omnibus Law yang diyakini dapat memangkas birokrasi dan perizinan berbelit yang menghambat investasi, termasuk industri perumahan.
"Ada sekitar lebih dari 70 bahkan 80 peraturan yang dimasukan dalam omnibus law yang terdiri dari berbagai klaster, termasuk tentu masalah perumahan, karena itu saya harap masukannya (REI) diharapkan, sekarang ini masih dalam tahap penyusunan bahkan sudah hampir finalisasi, sudah akan masuk DPR," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika