REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tak ada perbedaan pendapat lagi soal penanganan banjir antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Luhut, keduanya telah sepakat untuk menanggulangi masalah banjir Jakarta dengan melakukan normalisasi sungai.
"Bukan silang pendapat, tadi Pak Basuki jelasin juga di kantor, tapi sudah sepakat mereka saya dengar. Kan memang bagaimanapun kali itu mesti dibersihkan supaya airnya lebih lancar lewat," ujar Luhut di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (3/1).
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan dua bendungan di Kabupaten Bogor yakni Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Pembangunan kedua bendungan itu ditargetkan baru akan selesai pada akhir tahun ini.
"Kedua di puncak itu memang disiapkan dua bendungan itu. Memang baru tahun ini selesai," kata dia.
Luhut juga mengatakan, pemerintah akan berupaya untuk mempercepat aliran air ke laut dengan menggunakan pompa serta membuat sodetan-sodetan, bukan hanya mengalir melalui sungai.
"Ketiga bagaimana tadi air itu supaya bisa dipompa ke laut mempercepat, bukan hanya melalui sungai itu saja. Tidak ada masalah," tambahnya.
Luhut menjelaskan, pemerintah telah mengerjakan normalisasi Sungai Ciliwung, namun baru sepanjang 16 km dari total 33 km. Hal itulah yang menyebabkan masih terjadinya banjir di Jakarta.
"Kan belum tuntas, kan yang dimaukan dari 30 km itu, baru 16 km yang selesai. Nggak ada yang berseberangan kok, saya kira pikiran Pak Basuki benar dan Pak Gubernur juga oke. Saya kira jangan ditubruk-tubrukkan lah," ujar dia.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat menyampaikan rasa kecewanya terhadap Gubernur DKI Jakarta terkait normalisasi Sungai Ciliwung yang baru dilakukan sepanjang 16 km. Menurut Basuki, berdasarkan pantauannya melalui udara, wilayah sungai yang sudah dinormalisasi terlihat tak tergenang sama sekali.
Kondisi ini sangat berbeda dengan wilayah yang belum dinormalisasi. "Di 16 km itu kita lihat insya Allah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang," kata Basuki.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut ingin ada kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam menangani masalah banjir ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
