REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masih kosongnya kursi wakil gubernur DKI Jakarta dinilai berdampak pada kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hingga tahun berganti, kedua partai pengusung Gerindra dan PKS belum bersepakat siapa yang bakal mengisi kursi yang ditinggalkan Sandiaga Uno tersebut.
Pengamat Kebijakan Publik dari Uni versitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai dampak kosongnya kursi wagub DKI sangat terlihat saat Jakarta dan sekitarnya dilanda bencana banjir. Menurut Trubus, Anies menjadi kewalahan sendirian memimpin penanganan pascabanjir di DKI.
"Wagub punya tugas mengawasi internal Pemprov DKI, ketidaktiadaan ini menjadi penyebab kebijakan Pak Anies dipertanyakan di satu sisi," ujar Trubus, Kamis (2/1). Kekosongan tersebut membuat Anies seakan bekerja seorang diri dalam mengantisipasi banjir di Jakarta sehingga menyebabkan adanya koordinasi yang tak sempurna antarinstansi.
Ia berharap posisi wagub DKI segera terisi pada 2020. Selain itu, Pemprov DKI diminta untuk melanjutkan program naturalisasi sungai guna mengantisipasi curah hujan yang tinggi. "Selanjutnya, Pemprov DKI harus membangun koordinasi yang baik selain memberikan dana hibah untuk program penanganan banjir ke kota penyangga ibu kota, kata Trubus.
Peneliti Lembaga Ilmu Penge tahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, Ketua Umum PKS dan Gerindra harus terlibat dalam pembahasan kursi wagub DKI. Pasalnya, permasalahan tersebut dinilai tak bisa diselesaikan pengurus partai di daerah. Dengan terlibatkan kedua ketua umum partai, diharapkan dapat mendinginkan suasana yang tengah terjadi.
Melihat PKS dan Gerindra saat ini saling klaim berhak mendapatkan posisi wagub DKI. "Semuanya kembali kepada Prabowo maupun Sohibul yang berbicara terkait kesepakatan Gerindra dan PKS sebagai partai yang berhak," tutur Zuhro.
Jika hal tersebut sulit terlaksana, dibutuhkan sosok yang menjembatani keduanya dalam membahas wagub DKI. Jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut, kekosongan tersebut akan merugikan semua pihak, baik PKS, Gerindra, maupun warga Jakarta. "Kuncinya ada di partai pengusung. Kalau mereka tidak bersepakat, sampai kapan pun posisi wagub akan terus kosong," ujar nya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri sudah mengisyaratkan soal keinginannya agar Gerindra dan PKS segera menetapkan pendampingnya memimpin Jakarta. Anies berharap tahun 2020 dia sudah memiliki wakil gubernur. "Pokoknya lebih cepat, maka lebih baik," kata Anies, Selasa kemarin.
Sementara, PKS mengakui masih belum ada kesepakatan antara pihaknya dan Gerindra soal posisi wagub. Dua nama yang sudah lama disodorkan PKS untuk menggantikan Sandiaga Uno belum direspons Gerindra. Padahal, sejak awal Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyerahkan jatah wagub DKI Jakarta kepada PKS. "Belum ada keputusan resmi, masih melihat berbagai opsi," ujar Juru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari, saat dikonfirmasi, Kamis (2/1).
Ia menyinggung janji antara PKS dan Gerindra yang belum terealisasi terkait posisi wagub DKI. Jika hal tersebut tidak ditepati, konsistensi partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu akan dipertanyakan masyarakat. Namun, Gerindra justru menyodorkan empat nama untuk dibahas terkait posisi wagub DKI. Hingga saat ini, pembicaraan kedua partai masih belum menemui titik temu. (nawir arsyad akbar, ed: agus raharjo)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
