Jumat 03 Jan 2020 07:58 WIB

Bupati Lebak: Banjir Ini Akumulasi Ketidakadilan pada Alam

Iti Octavia sebut banjir merupakan klimaks dari perilaku merusak alam selama ini.

Rep: Alkhaledi Kurnialam/ Red: Andi Nur Aminah
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya
Foto: Humas Pemkab Lebak
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya

REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan bahwa banjir bandang yang menerjang enam kecamatan di wilayahnya adalah momen instropeksi bagi semua elemen baik masyarakat hingga pemerintah. Bahkan ia menyebut bahwa bencana banjir yang terjadi, merupakan klimaks dari perilaku merusak alam selama ini.

Ia menyorot masalah pertambangan ilegal oleh oknum di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang merusak ekosistem hutan. Padahal wilayah taman nasional memiliki peran besar bagi wilayah Lebak dalam menyerap hingga menampung air hujan.

Baca Juga

"Bencana banjir ini adalah akumulasi dari bentuk ketidakadilan kita kepada alam. Setelah adanya bencana ini kita harus evaluasi, kemungkinan besar salah satu penyebabnya adalah pertambangan ilegal ini. Karena kalau bicara masalah cuaca, secara data curah hujan pada 2013 lalu, masih lebih besar dibanding sekarang ini, tapi kenapa sampai terjadi seperti sekarang ini?," Jelas Iti Octavia Jayabaya di kantornya, Kamis (2/1).

Ia menyayangkan kebiasaan sebagian orang yang ketika terjadi bencana hanya cenderung menyalahkan pemerintah. Padahal perilaku perusakkan alam seperti di TNGHS sudah sering diimbau dan dicegah pihaknya untuk tidak dilakukan.

"Ketika wilayah hutan digali dan di bawah tanahnya ada lubang-lubang yang membuat tanah menjadi keropos, ini yang menyebabkan tanah tidak bisa menampung air, sehingga ada longsor hingga banjir," jelasnya.

Ke depannya, Iti menuturkan akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berwenang atas TNGHS untuk bersama membahas solusi masalah kerusakan alam di wilayah konservasi tersebut. Meski begitu, upaya mencari solusi penyelesaian bencana banjir akan difokuskan setelah penanganan bencana banjir yang saat ini melanda wilayahnya.

"Kita tidak bisa berbuat banyak, karena ini (TNGHS) ada di wilayah pemerintah pusat, kita baru bisa berbuat ketika sudah ada sinergi bersama. Sementara saat ini prioritasnya adalah penyelamatan jiwa, kebutuhan logisistik, kebutuhan harian masyarakat korban bencana. Baru pascabencana ini, akan kita fokus kepada solusi ke depannya," jelasnya.

Senada dengan Bupati, Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak wilayah satu, Siswoyo juga menuturkan bahwa penyebab banjir bandang  ini salah satunya adalah karena perilaku menyimpang masyarakat terhadap alam. Kegiatan pertambangan ilegal (Peti) hingga pengelolaan lahan taman nasional oleh masyarakat, dengan perilaku yang salah menyebabkan bencana ini.

"Perilaku Peti hingga pengelolaan lahan oleh masyarakat di tanah dengan kemiringan lebih dari 20 persen ini memang menurut saya adalah beberapa penyebab banjir yang saat ini melanda Lebak. Nantinya Bupati juga bilang akan berbicara dengan Ibu menteri, supaya penanganan  banjir ini lebih konfrehensif. Tapi sekarang ini kita fokus penanganan korban dulu, dengan status darurat bencana yang dikeluarkan ini kita di TNGHS ikut membantu," jelasnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement