REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memastikan tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki wakil gubernur. Dalam waktu dekat ini DPRD akan membentuk tim panelis untuk menilai calon wagub yang diusulkan partai pengusung.
"Januari ini kita setelah selesai banjir. Sekarang kita lebih concern ke banjir dulu tapi yang jelas akan ada wagub tahun ini," kata Prasetyo saat ditemui wartawan di ruanganya, Kamis (2/1).
Menurutnya, banyak dinamika di lapangan dan situasi politik yang menyebabkan tahapan-tahapan untuk memproses wakil gubernur di DKI Jakarta terhambat. Setelah situasi kondisi mendukung DPRD mulai konsen melakukan proses menghadirkan wakil untuk Anies Baswedan.
"Ya mau bagaimana situasi kondisi ini seperti ini," katanya.
Saat ini, kata Prasetyo, pihaknya sedang menunggu kesepakatan nama sebagai calon wakil gubernur dari partai pengusung. Menurut dia, di antara partai pengusung saja masih terjadi tarik ulur dan itu juga menjadi salah satu DPRD lambat bekerja menentukan wakil gubernur.
"Sekarang saya menunggu dari partai pengusungnya. Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu mana? Katanya berubah lagi mana suratnya Agung sama Syaikhu belum diproses saya enggak tahu sekarang," katanya.
Prasetyo mengatakan, di antar agenda politik yang membuat DPRD lama tidak melakukan proses untuk wakil gubernur di antaranya, tahun kemarin karena ada pelantikan presiden, legislatif di pusat dan di daerah. Belum lagi sekarang ini ada bencana banjir yang juga menjadi penyembab proses bertambah lama.
"Kemarin ada pelantikan, pemilihan AKD dan itu semu perlu pembahasan," katanya.
Calon Wakil Presiden RI Sandiaga Salahuddin Uno berpamitan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Jumat (10/8) siang.
Menurut dia, pembahasan untuk calon wakil gubernur prosesnya cepat tidak memakan waktu berbulan-bulan. Akan tetapi, karena banyak kegiatan politik membuat proses pengesahan wagub menjadi terhambat.
"Semua memang sih normal-normal saja memang kebetulan saja kegiatan itu ada," katanya.
Prasetyo memastikan tidak ada kepentingan apa-apa dengan proses wakil gubernur ini. Menurut dia, antara internal partai pengusung masih banyak perdebatan terkait dua nama yang telah diajukan.
"Saya sih tinggal menunggu tidak ada kepentingan apa-apa masih ada dinamika antara PKS dan Gerindra," katanya.
Sementara itu Wakil DPRD DKI Jakarta Abdurraman Suhaemi mengatakan, PKS konsisten dengan dua nama yang diajukan partai pengusung yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Secara administrasi, dua nama itu telah diserahkan ke DPRD untuk diproses panelis.
"Dua nama itu prosesnya sudah sesuai prosedural. Artinya dua partai pengusung sudah menyerahkan ke gubernur, dan gubenur menyerahkan ke DPRD yang harus menindaklanjuti itu sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.
Setelah DPRD membantuk tim panelis dan semuanya terverifikasi kemudian dua nama itu dipilih dan disahkan di paripurna. Dan apa pun hasil dari Paripurna DPRD DKI itu kemudian harus disampaikan kepada masyarakat termasuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Jadi DPRD menindak lanjuti itu. Jadi ditindaklanjuti tidak bisa lalu kemudian 2 orang itu ditolak belum diproses sudah ditolak," katanya.
Politikus PKS itu mengatakan, DPRD harus segera melakukan proses penetapan gubernur tidak boleh menolak nama yang disodorkan oleh partai pengusung. DPRD menolak kecuali partai pengusung menarik nama itu dan diganti oleh nama-nama lain.
"Selama partai pengusung tidak menarik dua nama itu harus diproses. Kalau tidak memproses berarti DPRD tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan," katanya.
Suhaemi mengatakan, pihaknya sudah menyodorkan dua nama untuk diproses oleh DPRD sebagai pengganti Sandiaga Uno. Meskipun sudah menyodorkan dua nama, DPRD belum juga membentuk tim panelis untuk melakukan proses. Suhaemi berharap pimpinan DPRD segera bentuk panelis sehingga wakil gubernur segera ditentukan.
Juru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari saat dikonfirmasi, Kamis (2/1), menyinggung janji antara PKS dan Gerindra yang belum terealisasi terkait posisi wagub DKI. Jika hal tersebut tidak ditepati, konsistensi partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu akan dipertanyakan masyarakat.
"Justru kami ingin mendukung komitmen dari Prabowo dan Sandiaga untuk memperjuangkan komitmennya sendiri," ujar Fathul.
Namun, komitmen dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga dipertanyakan. Pasalnya, ia menilai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu terkesan pasif terkait posisi tersebut.
"Saya khawatir malah ada yang menafsirkan bahwa beliau memang lebih nyaman tidak ada Wagub. Ini kan bisa jadi pertanyaan beberapa pihak yang harus kita bahas bersama," ujar Fathul.
Melihat alotnya pembahasan, Presiden PKS Sohibul Iman sempat mengungkapkan peluang jika posisi tersebut sebaiknya dikosongkan hingga periode berakhir. Ia berseloroh bahwa kursi tersebut sebaiknya memang dikosongkan saja. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah lama tak berkunjung ke DPP PKS untuk membicarakan hal tersebut.
Padahal, partainya lah yang paling getol mendukungnya pada Pilkada 2017. "Walau Pak Gubernur sepertinya ingin kosong, Anies juga belum datang ke PKS. Itu jadi alternatif ya, dikosongkan atau bisa kan itu jalan," ujar Sohibul.
Cawagub DKI dari PKS
Ikuti Whatsapp Channel Republika
