REPUBLIKA.CO.ID, KUNINGAN -- Sebanyak 64 desa yang tersebar di 32 kecamatan se-Kabupaten Kuningan berpotensi mengalami bencana alam, baik berupa banjir dan tanah longsor/pergerakan tanah, di musim penghujan kali ini. Kesiapsiagaan pun dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dan berbagai instansi terkait menghadapi potensi bencana tersebut.
"Dari 64 desa itu, sebanyak 15 desa tersebar di 11 kecamatan berpotensi banjir, dan 49 desa yang tersebar di 22 kecamatan berpotensi tanah longsor/pergerakan tanah," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan, Agus Mauludin, kepada Republika, Kamis (2/1).
Adapun 15 desa yang berpotensi banjir itu tersebar di Kecamatan Cibingbin sebanyak tiga desa, Kecamatan Cigandamekar, Cilebak, Darma, Garawangi, Jalaksana, Luragung dan Selajambe masing-masing satu desa, Kecamatan Maleber dua desa, dan Kecamatan Kadugede sebanyak tiga desa.
Sedangkan 49 desa yang rawan bencana longsor/pergerakan tanah itu tersebar di Kecamatan Cibeureum, Cibingbin, Cigandamekar, Ciniru, Garawangi, Jalaksana, Japara, Kadugede, Lebakwangi, Maleber, dan Nusaherang masing-masing satu desa, Kecamatan Cigugur dan Kramatmulya masing-masing tiga desa, Kecamatan Cilebak dan Ciwaru masing-masing empat desa.
Selain itu, Kecamatan Cimahi, Kuningan, Selajambe, Sindangagung, dan Subang masing-masing dua desa, Kecamatan Darma sebanyak enam desa dan Kecamatan Hantara mencapai delapan desa.
Menghadapi potensi bencana alam di musim hujan tahun ini, pemerintah daerah setempat sudah mengeluarkan SK Siaga Darurat Banjir dan Longsor Tahun 2019-2020. Bupati Kuningan pun sudah memberikan imbauan melalui surat bernomor 360/3282/BPBD, yang sudah disampaikan ke seluruh kecamatan dan diteruskan ke desa-desa di Kabupaten Kuningan.
"Kami terus menyampaikan imbauan (kesiapsiagaan bencana) kepada masyarakat, baik melalui //on air maupun //off air," kata Agus.
Tak hanya itu, BPBD pun meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam penanganan bencana. Di antaranya, lintas SKPD/OPD, TNI, Polri serta aparat desa dan kecamatan. Peningkatan koordinasi itu salah satunya dilakukan untuk mengoptimalisasi kecepatan informasi dan penanganan bencana.
Agus mengakui, BPBD memiliki keterbatasan sarana penanggulangan bencana. Karena itu, dia berharap sarana prasarana pada instansi pemerintah lainnya dapat dimanfaatkan saat bencana terjadi. "Bagi masyarakat yang tinggal di daerah potensi bencana, kami berharap mereka dapat lebih meningkatkan kewaspadaannya," tukas Agus.
Selain itu, masyarakat juga diminta untuk memperhatikan kondisi lingkungan masing-masing. Di antaranya, terkait tata buang air maupun sampah agar tidak menghambat aliran air yang bisa berujung pada terjadinya banjir.
Agus menambahkan, apabila terdapat retakan tanah, maka harus segera ditutup. Selain itu, penataan saluran air juga harus memperhatikan kearifan lokal. "Saya yakin, masyarakat Kuningan sangat menjunjung tinggi budaya sadar bencana dengan budaya kearifan lokal yang ada," tutur Agus.
Sementara itu, ketika ditanyakan mengenai bencana yang terjadi di Kabupaten Kuningan sepanjang 2019, Agus menyebutkan, secara keseluruhan tercatat 88 kali. Dari jumlah itu, terdiri atas banjir 17 kali, tanah longsor 64 kali dan tujuh kali gerakan tanah.
Bencana alam tersebut telah menimbulkan kerusakan infrastruktur, bangunan, lingkungan, dan mengganggu kehidupan sosial masyarakat. "Kami berharap agar kejadian bencana alam pada 2020 bisa menurun," tandas Agus. N lilis sri handayani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
