REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyebut, banjir yang terjadi di sejumlah wilayah akibat penggundulan hutan, penyempitan, dan pendangkalan sungai hingga pembangunan yang jor-joran.
"Banjir terjadi di mana-mana, tidak usah saling menyalahkan karena ini kesalahan kolektif bersama," kata Dedi melalui sambungan telepon, Kamis (2/1).
Anggota MPR Fraksi Dedi Mulyadi menyampaikan paparan saat mengikuti diskusi empat pilar MPR di komplek Parlemen, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Dedi menyebut, banjir juga disebabkan oleh pembangunan properti yang jor-joran, tanpa mengindahkan tanah rawa, sawah, dan cekungan danau. "Semuanya dibabat dan diembat," tegas dia.
Bahkan, ungkap dia, selokan kecil selalu menjadi korban tembok rumah baik berskala kecil maupun berskala besar. Dampaknya, saat hujan datang banjir pun tiba secara bersama. "Seolah kita membenci selokan, membenci sungai, membenci rawa, membenci kebun, membenci sawah dan membenci hutan," tambahnya.
Dia tak ingin kesibukan hanya terjadi saat banjir datang. Namun, tak lagi peduli saat musim hujan usai. "Mari benahi tata ruang, perbaiki tata bangunan. Selamatkan lingkungan," ajak Dedi.
Diketahui, banjir bandang menerjang sejumlah daerah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (31/1/2019) hingga Rabu (1/1). Sebanyak 150 rumah rusak di Perumahan Cimareme Indah, Blok D RT 04/03, Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), rusak diterjang banjir bandang.
Banjir juga terjadi sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sedikitnya ada 11 desa di enam kecamatan yang terendam banjir. Ketiggian air bervariasi antara 30 hingga 150 sentimeter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika