REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan, konsolidasi internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera berjalan. Ini supaya mesin antikorupsi lembaga tersebut bisa bergerak cepat, efektif, dan tepat sasaran.
"Kepemimpinan dan keberadaan Dewas KPK yang baru akan segera diuji kredibilitas dan integritasnya. Konsolidasi internal dan komunikasi antar-pemangku kepentingan segera dijalankan," kata Khoirul Umam di Jakarta, Senin (30/12).
Menurut dia, KPK saat ini sedang mendapatkan berbagai tekanan baik dari internal lembaga maupun dari eksternal karena format baru dan kepemimpinan baru.
"KPK harus gigih mempertahankan jati diri dan spirit perjuangan antikorupsi, di tengah berbagai tekanan," kata dosen Ilmu Politik Universitas Paramadinaitu.
Lembaga antirasuah itu ke depan diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang selama ini dikhawatirkan oleh publik.
Untuk menjawab tantangan tersebut, menurut Khoirul, KPK perlu meningkatkan fungsi mereka di sisi supervisi dan koordinasi agar dapat berjalan lebih efektif.
"Penguatan fungsi korsup (koordinasi supervisi) ini sangat diperlukan guna menghindari munculnya pembajakan lembaga penegak hukum untuk kepentingan-kepentingan sempit para elite yang memunculkan benturan antarlembaga penegak hukum yang sangat tidak produktif," katanya.
KPK ke depan, kata dia, juga diharapkan jangan hanya fokus pada fungsi penindakan semata karena harus menindaklanjuti berbagai laporan dari masyarakat yang menggunung, tetapi juga perlu menyeimbangkan fungsi pencegahan.
"Utamanya pada empat sektor prioritas yang menyebabkan kerugian terbesar negara, yakni sektor pangan, infrastruktur, energi, dan politik pemerintahan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika