Senin 30 Dec 2019 14:48 WIB

BNPB: Alih Fungsi Lahan Jadi Faktor Utama Bencana

Alih fungsi lahan jadi faktor utama bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan

Rep: Mimi Kartika/ Red: Esthi Maharani
Kepala BNPB Doni Monardo
Foto: Dok BNPB
Kepala BNPB Doni Monardo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, alih fungsi lahan menjadi faktor utama terjadinya bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Sehingga ketika musim hujan maupun musim kemarau tak dapat mencegah bencana karena ulah manusia itu sendiri.

"Kemudian yang terakhir alih fungsi lahan menjadi faktor utama terjadinya bencana banjir, tanah longsor, dan juga kekeringan," ujar Doni saat memaparkan Kaleidoskop Bencana 2019 di gedung BNPB, Jakarta Timur, Senin (30/12).

Doni memaparkan, ada tiga hal yang menyebabkan alih fungsi lahan yakni aktivitas pertambangan, ilegal logging, dan membuka ladang pertanian. Ketiga aktivitas ini dilakukan tanpa memerhatikan dampak lingkungan dan memperbaiknya kembali.

"Yang pertama karena tambang, yang kedua karena ilegal logging, yang ketiga karena membuka ladang pertanian. Di beberapa tempat ini sangatlah tentu pohon-pohon di tebang habis, tidak ada cegah, bakar-bakar rumput pun dibabat," kata Doni.

Sehingga, lanjut dia, ketika hujan terjadi banjir bahkan banjir bandang yang diikuti tanah longsor. Sementara ketika kemarau terjadi kekeringan hingga waktu yang cukup lama.

Dengan demikian, BNPB akan terus menggencarkan program prioritas yakni Keluarga Tangguh Bencana (Katana) yang merulakan wujud dari program desa tangguh bencana. Ia meminta masyarakat untuk turut serta menjaga alam.

"Pandangan kita untuk tahun 2020 menjadi semakin baik, kita jaga alam, alam jaga kita karena bencana urusan bersama," ungkap Doni.

Selain itu, kata Doni, BNPB dan Kementerian Pariwisata bekerja sama memberikan jaminan keamanan bagi daerah yang menjadi tujuan wisata. Doni mengatakan, BNPB akan mendukung pemerintah mewujudkan destinasi wisata super prioritas akan menjadi kebanggaan baru bangsa Indonesia.

"Karena pemerintah fokus untuk mendapatkan penerimaan negara dari pariwisata sehingga bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata akan menyusun sebuah konsep," tutur Doni.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement