REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), buka suara terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya. Lewat pernyataan resmi yang disampaikan oleh staf pribadinya, Ossy Dermawan, SBY mengaku tak mempersoalkan jika pemerintahannya pada masa lalu disalahkan atas nasib kelam yang menimpa perusahaan asuransi milik negara tersebut.
SBY mengatakan itu sebagai respons dan sindiran terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Jika kasus Jiwasraya mau ditarik mundur ke tahun 2006 karena tak satu pun yang mau bertanggung jawab, SBY mempersilakan untuk menyalahkan masa lalu,” kata SBY lewat Ossy yang dikutip dari laman resmi Partai Demokrat, Jumat (27/12).
Ossy mengatakan, pernyataan SBY tersebut sebagai sindiran kepada pemerintah dan aparat penegak hukum yang mengetahui gamblang krisis di PT Asuransi Jiwasraya terjadi pada 2018-2019.
Ossy menerangkan, tanggapan SBY tersebut sebetulnya dilontarkan Kamis (26/12). Saat itu SBY menerima sejumlah tamu. Lantas ada yang menyampaikan tentang kasus PT Asuransi Jiwasraya yang saat ini dalam penanganan di Kejaksaan Agung akan ditarik mundur ke pemerintahan 2006.
SBY adalah presiden selama dua periode sejak 2004-2009, dan 2009-2014. SBY, kata Ossy, menanggapi pernyataan tersebut dengan yakin.
“Kalau di negeri ini tak satu pun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya salahkan saja masa lalu,” kata Ossy menirukan ucapan SBY.
Petugas melintas di depan logo PT Asuransi Jiwasraya.
SBY, kata Ossy, menilai masyarakat mengetahui krisis yang dialami perusahaan asuransi milik negara itu terjadi dalam dua tahun belakangan, yakni 2018-2019.
SBY, kata Ossy, malah menyebutkan sejumlah pembantunya saat memerintah 2006 lalu masih ada. Pun masih hidup sampai hari ini.
“Para pejabat tahun 2006 juga masih ada. Mulai dari saya (SBY), Wapres JK (Jusuf Kalla), Menkeu SMI (Menteri Keuangan Sri Mulyani), Men BUMN (Menteri Badan Usaha Milik Negara),” kata SBY.
Sejumlah pembantu SBY pada 2006 itu pun sampai hari ini masih ada yang menjabat, seperti Sri Mulyani yang dipercaya Presiden Jokowi menempati pos menteri keuangan. Adapun Jusuf Kalla (JK) juga pernah menjadi wakil presiden 2014-2019, mendampingi Presiden Jokowi.
Kemudian menteri BUMN 2006, yakni Sugiharto yang pada 2007 digantikan oleh Sofyan Djalil. Sofyan Djalil pun sejak 2014 masuk dalam pemerintahan Presiden Jokowi sebagai menteri agraria dan tata ruang (ATR).
Namun, SBY menegaskan, para pembantunya pada masa lalu itu tak perlu disalahkan. “Namun, tak perlu mereka harus disalahkan,” kata SBY seperti cerita Ossy.
SBY, kata Ossy, pun mengaku mengetahui tentang sejumlah BUMN, dan beberapa bank milik pemerintah yang mengalami krisis saat ini. Mulai dari keuangan yang tak sehat, utang yang membengkak, hingga dugaan penyimpangan yang melanggar peraturan.
SBY menambahkan, apakah krisis tersebut tetap harus menyalahkan pemerintahan masa lalu? “Kalau begini, jangan-jangan saya (SBY) lagi disalahkan,” kata SBY.
PT Asuransi Jiwasraya mengalami krisis dan terancam bangkrut setelah dinyatakan gagal bayar senilai Rp 13,7 triliun. Presiden Jokowi pekan lalu pernah menyampaikan permasalahan yang dialami Jiwasraya bukan soal baru.
Persoalan dalam perusahaan asuransi milik pemerintah itu sudah terjadi sejak 10 tahun lalu ketika ia belum menjadi presiden. Presiden Jokowi mengakui, permasalahan keuangan Jiwasraya ini bukan soal yang ringan. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan ada indikasi korupsi dalam masalah di PT Jiwasraya yang mendesak dia membentuk tim penyidikan khusus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika