REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni menepis isu 'Geng Solo' di lingkaran elite Kepolisian RI (Polri). Sahroni mengutarakan hal itu untuk merespons pernyataan Indonesian Police Watch (IPW) terkait penunjukkan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Nana Sujana sebagai Kapolda Metro Jaya merupakan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menonjolkan “Geng Solo” di jabatan strategis Polri.
Sahroni menilai, anggapan itu tidak berdasar. Ia meyakini, Kapolri Idham Aziz telah memiliki berbagai kriteria professional yang perlu dipenuhi dalam mengangkat jabatan seseorang.
"Menurut saya, anggapan bahwa Pak Nana ditunjuk sebagai Kapolda Metro karena dirinya pernah menjabat sebagai Kapolresta Solo itu tidak berdasar,” kata Sahroni saar dikonfirmasi wartawan, Selasa (24/12).
Sahroni menyebut, posisi kepala Polda Metro Jaya adalah jabatan yang sangat strategis. Karenanya, ia yakin bahwa kepala Polri Jenderal Idham Aziz telah melakukan penilaian yang objektif dan hati-hati sebelum memutuskan untuk menunjuk Irjen Nana sebagai kepala Polda Metro Jaya.
“Ini jabatan yang sangat strategis, nggak bisa main-main. Jadi pasti Pak Kapolri juga sudah mempertimbangkan berbagai hal secara matang dan objektif. Selain itu, para polisi ini juga berjenjang kariernya. Jadi walaupun benar bahwa mereka pernah dinas di Solo, saya rasa semua Akpol juga kayaknya pernah dinas di sana,” kata Sahroni.
Menurut Legislator asal Jakarta Utara itu, penunjukkan Irjen Nana sebagai kepala Polda Metro Jaya merupakan keputusan yang tepat. Hal ini mengingat rekam jejak Nana yang sudah pernah menduduki berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara tersebut.
“Jadi sampai Irjen Nana ini terpilih dalam posisi strategis seperti Kapolda Metro Jaya, itu memang karena mereka punya kapabilitas yang sudah teruji, bukan kaleng-kaleng. Makanya anggapan bahwa Geng Solo itu ditempatkan pada posisi-posisi strategis di kepolisian itu tidak berdasar,” ujar Sahroni menegaskan.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Muhammad Iqbal (ANTARA)
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal membantah adanya 'geng solo' di kalangan elite atau petinggi Polri. Iqbal menyebut, mutasi jabatan memiliki parameter dan mekanisme yang sudah diatur.
"Mutasi jabatan di Polri ada mekanismenya, melihat track record atau rekam jejak dan lewat Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi)," ujar Iqbal saat dikonfirmasi, Senin (23/12).
Pernyataan Iqbal merujuk pada tudingan adanya 'Geng Solo' di kalangan elite. Tudingan itu muncul saat sejumlah petinggi Polri kini ditempatkan di posisi penting, pernah bertugas di Solo.
Iqbal pun menegaskan, tidak ada klasifikasi kelompok tertentu dalam penunjukkan perwira tinggi di Koprs Bhayangkara. "Sama sekali tidak ada parameter geng-gengan," kata Jenderal Bintang Dua itu.
Isu geng solo diembuskan Indonesia Police Watch (IPW). IPW menilai, penunjukkan Nanang dan Sejumlah Perwira Polri adalah upaya Jokowi untuk menonjolkan 'Geng Solo' di lingkaran elite Polri. "Tampil Nana sebagai Kapolda Metro menunjukkan Jokowi semakin hendak menonjolkan 'geng Solo' di Polri," kata Ketua Presidium IPW Neta dalam keterangan tertulisnya. Menurut Neta, prestasi Nana biasa dan tidak ada yang menonjol.
Namun, Nana dianggap Neta ditunjuk lantaran punya kedekatan tersendiri dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Neta juga mencatat Jokowi hampir selalu menempatkan orang-orang dekatnya di posisi penting.
Nana pernah menjabat sebagai Kapolresta Solo saat Jokowi masih menjabat Wali Kota di kota tersebut. Bukan hanya Nana yang pernah bekerja dengan Jokowi di Solo, melainkan juga Brigjen Pol Ahmad Lutfi yang setelah menjabat sebagai Kapolresta Solo, langsung mendapat promosi sebagai Wakapolda Jawa Tengah.
Selain itu, Irjen Listyo Sigit Prabowo yang baru-baru ini menjabat sebagai Kabareskrim juga sempat menjabat sebagai Kapolrestas Solo serta pernah menjadi ajudan Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika