REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebut pernyataan Indonesian Police Watch (IPW) soal upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menonjolkan “Geng Solo” dalam penunjukan Kapolda Metro Jaya tak berdasar. Politikus Nasdem itu menilai, penunjukan Irjen Nana Sudjana sebagai kapolda Metro sudah melalui proses yang tepat.
“Jadi, sampai Irjen Nana ini terpilih dalam posisi strategis seperti kapolda Metro Jaya, itu memang karena mereka punya kapabilitas yang sudah teruji, bukan kaleng-kaleng. Makanya anggapan bahwa Geng Solo itu ditempatkan pada posisi-posisi strategis di kepolisian itu tidak berdasar,” ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (24/12).
Sahroni menyebut, posisi Kapolda Metro Jaya adalah jabatan yang strategis. Maka itu, Sahroni meyakini Kapolri Jenderal Idham Aziz telah melakukan penilaian yang objektif dan hati-hati sebelum memutuskan untuk menunjuk Irjen Nana sebagai kapolda Metro Jaya. Posisi pernah menjabat sebagai kapolresta Solo juga dianggap Sahroni tak menjadi dasar penunjukan itu.
“Para polisi ini juga berjenjang kariernya. Jadi, walaupun benar bahwa mereka pernah dinas di Solo, saya rasa semua Akpol juga kayaknya pernah dinas di sana,” kata Sahroni.
Legislator asal Jakarta Utara itu, menilai, penunjukan Irjen Nana sebagai kapolda Metro Jaya merupakan langkah tepat dan wajar. Sahroni beralasan, Nana yang sudah pernah menduduki berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara.
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal juga membantah adanya Geng Solo di kalangan elite atau petinggi Polri. Iqbal menyebut, mutasi jabatan memiliki parameter dan mekanisme yang sudah diatur.
"Mutasi jabatan di Polri ada mekanismenya, melihat track record atau rekam jejak dan lewat Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi)," ujar Iqbal saat dikonfirmasi, Senin (23/12).
Pernyataan Iqbal merujuk pada tudingan adanya Geng Solo di kalangan elite. Tudingan itu muncul saat sejumlah petinggi Polri yang kini ditempatkan di posisi penting, pernah bertugas di Solo.
Iqbal pun menegaskan, tidak ada klasifikasi kelompok tertentu dalam penunjukan perwira tinggi di Koprs Bhayangkara. "Sama sekali tidak ada parameter geng-gengan," kata Jenderal Bintang Dua itu.
Isu geng solo sendiri dihembuskan Indonesia Police Watch (IPW). IPW menilai, penunjukan Nanang dan Sejumlah Perwira Polri adalah upaya Jokowi untuk menonjolkan Geng Solo di lingkaran elite Polri.
"Tampil Nana sebagai Kapolda Metro menunjukkan Jokowi semakin hendak menonjolkan Geng Solo di Polri," kata Ketua Presidium IPW Neta dalam keterangan tertulisnya. Menurut Neta, prestasi Nana biasa dan tidak ada yang menonjol.
Namun, Nana dianggap Neta ditunjuk karena punya kedekatan tersendiri dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Neta juga mencatat Jokowi hampir selalu menempatkan orang-orang dekatnya di posisi penting.
Nana pernah menjabat sebagai kapolresta Solo saat Jokowi masih menjabat wali kota di kota tersebut. Bukan hanya Nana yang pernah bekerja dengan Jokowi di Solo, Brigjen Pol Ahmad Lutfi yang setelah menjabat sebagai kapolresta Solo, langsung mendapat promosi sebagai wakapolda Jawa Tengah.
Selain itu, Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang baru-baru ini menjabat sebagai kabareskrim juga sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo serta pernah menjadi ajudan Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
