REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan aplikasi untuk mempermudah kemudahan penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firman mengatakan saat ini untuk adaptif dalam perbaikan proses penyaluran subsidi perumahan.
Untuk itu, Kementerian PUPR melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep). "Aplikasi berbentuk mobile ini dapat diunduh secara gratis melalui Playstore," kata Anita, Jumat (20/12).
Anita menjelaskan saat ini terdapat kurang lebih 81 juta jiwa generasi milenial yang belum memiliki rumah. Hal tersebut menurutnya bisa menjadi pasar yang potensial untuk penyaluran KPR bersubsidi.
Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengharapkan aplikasi tersebut dapat menjadi subjek penyediaan perumahan. Sebab, nantinya pengguna secara online terhubung dengan pemerintah, bank pelaksana, dan pengembang.
Sedangkan untuk proses verifikasi pengguna, kata Arief, aplikasi tersebut terhubung langsung ke Kementerian Dalam Negeri. "Ini sekaligus telah terkoneksi dengan data FLPP yang dikelola oleh BLU PPDPP sehingga subsidi dapat tepat sasaran," jelas Arief.
Arief menambahkan aplikasi tersebut berbasis pada koordinat sehingga pengguna dapat mengajukan permohonan KPR subsidi seperti KPR Sejahtera FLPP atau lainnya kepada Bank yang diinginkan. Selain itu, pengguna juga dapat langsung memeriksa status proses pengajuan KPR subsidinya.
Untuk Bank Pelaksana, lanjut Arief, aplikasi tersebut memudahkan dalam melakukan identifikasi calon debitur. "Calon debitur yang mengajukan telah memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi dengan unit rumah yang telah dipilihnya sehingga proses pengajuan KPR lebih efisien," jelas Arief.
Sementara itu, bagi pengembang perumahan yang telah teregistrasi dapat berkontribusi dalam sistem dengan mengumpulkan data perumahan secara lengkap. Hal tersebut berlaku baik yang sudah tersedia, sedang dibangun, maupun rencana pembangunan ke depannya.
Untuk kualitas rumah, Arief menegaskan pengembang nantinya wajib mendaftarkan kavling yang sedang dibangun dalam setiap tahap prosesnya. "Ini dilaporkan dengan kriteria dari warna putihsaat persiapan ke kuning, warna kuning saat proses membangun, warna hijau siap KPR, dan warna merah sudah dihuni,” ungkap Arief.
Sementara untuk PPDPP, aplikasi tersebut bermanfaat dalam mengawasi kualitas kontruksi bangunan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Dengan begitu mendukung kebijakan relaksasi Sertifikat Laik Fungsi.
“Sehingga akhirnya PPDPP Kementerian PUPR akan punya data yang besar terkait jumlah MBR yang disandingkan dengan stok perumahan dan proses dari hulu sampai hilir. Diharapkan 2020 nanti kalau kita bicara backlog angka-angka yang ada merupakan angka yang real time,” ungkap Arief.
Melalui aplikasi tersebut, Arief memastikan pemerintah dapat mengetahui kebutuhan ketersediaan hunian langsung dari masyarakat dan dapat mendorong para pengembang bersama dengan bank pelaksana. Dengan begitu dapat memenuhi ketersediaan hunian sesuai yang dibutuhkan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika