REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Ketua Komisi V DPR-RI, Lazarus mengatakan apabila tarif tol Manado-Bitung, Sulawesi Utara (Sulut) akan diberlakukan diharapkan tidak memberatkan masyarakat. BPJT diharapkan melakukan hitung-hitungan ekonomi agar tarif yang diberlakukan sesuai kondisi masyarakat.

"Baik PT Jasa Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT akan melakukan hitung-hitungan ekonomi terkait besaran tarif yang akan diberlakukan," sebut Lazarus saat melakukan kunjungan kerja di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (29/12).

Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan ketika diwawancarai Direktur Utara PT Jasamarga Manado Bitung George Manurung mengatakan, besaran tarif tol diperkirakan sebesar Rp 900 per kilometer. Lazarus berharap, jalan tol ini dapat difungsikan sesuai dengan kaidah yang ada termasuk rambu-rambu atau fasilitas yang ada di sepanjang bentangan jalan tol terpasang baik.

Dari sisi anggaran, sebut dia, belum semua terserap dengan baik karena masih ada titik-titik lahan yang ada di seksi IIB menuju ke Bitung yang belum dibebaskan. Dia berharap pemerintah daerah dan pihak terkait bekerja sama sehingga proses pembebasan lahan tol terpanjang di Sulawesi ini tidak tersendat-sendat.

"Bagaimana pekerjaan akan dilakukan kalau lahannya belum bebas. Butuh dukungan semua pihak agar proses ini (pembebasan lahan) bisa terselesaikan," harapnya.

Bentangan tol Manado-Bitung sepanjang 39,9 kilometer, pembangunannya menggunakan dana APBN, dana pinjaman pemerintah China serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Seksi I (IA dan IB) sepanjang 14 kilometer telah selesai dibangun, sementara seksi II sepanjang 25 kilometer khusus di seksi IIB masih ada lahan-lahan yang belum dibebaskan sehingga konstruksi lintasan belum tersambung secara keseluruhan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika