REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menilai, banyak yang terbawa perasaan atau baper dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melihat kasus gagal bayar polis asuransi oleh PT Asuransi Jiwasraya (persero) sebetulnya mulai terjadi sekitar 10 tahun lalu. Arya mengatakan banyak yang salah tangkap dengan pernyataan presiden.

Padahal, inti pernyataan presiden adalah persoalan yang dihadapi Jiwasraya telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, namun bukan berarti presiden menyalahkan pemerintahan sebelumnya. "(Permasalahan) ini sejak 2006, jadi artinya Pak jokotwi memberitahu bahwa ini kasus karena sudah lama jadi memang bertahap mengerjakannya, jangan baper gitu loh, banyak banget yang baper," ujar Arya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (19/12).

Arya mengatakan, lantaran telah terjadi cukup lama, maka penyelesaian yang diambil pun tidak bisa cepat. "Ini kasus sudah lama sehingga mau tidak mau solusi yang dicari bertahap dan tidak gampang solusinya, maksudnya spt itu, jangan dikembangkan ke mana-mana," kata Arya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui kasus gagal bayar polis asuransi oleh PT Asuransi Jiwasraya (persero) bukan perkara ringan. Presiden melihat bahwa persoalan keuangan yang membelit Jiwasraya sebetulnya mulai terjadi sekitar 10 tahun lalu. Namun, dalam tiga tahun ini kondisinya memburuk dan pemerintah berkomitmen untuk mencarikan solusinya.

"Ini bukan masalah ringan. Namun, setelah pelantikan, Pak Menteri BUMN, kemarin kita sudah rapat dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Gambaran solusinya sudah ada. Masih dalam proses," ujar Jokowi di Balikpapan, Rabu (18/12) pagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika