REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih kukuh menginginkan lintasan rel terpadu (LRT) Jabodebek hingga Kecamatan Ciawi, Puncak.
Padahal, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan ujung lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek akan berada di Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Bima menyatakan, kabar tersebut telah dipastikan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
"Saya si tetep berharap mudah-mudahan ada keinginan dari pemerintah pusat untuk menyambungkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor," kata Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin kepada Republika.co.id, Kamis (19/12).
Ade mengatakan, pembagunan LRT hingga Baranangsiang dapat dibangun hingga Ciawi jalur Puncak. Dengan demikian, jalur Puncak yang selama ini mengalami kemacetan setiap akhir pekan diharapkan dapat terurai.
Ade mengatakan, masyarakat Puncak telah jenuh dengan kondisi macet dan penerapan jalur satu arah. Karena itu, masuknya LRT dapat memberi harapan bagi masyarakat Puncak untuk mengganti sistem satu arah.
Ade menjelaskan, LRT dapat dibangun dipinggir jalur puncak. Sehingga, LRT tidak memakan jalan di jalur puncak. "Kalo LRT kan bisa lewat atas. Mungkin bisa dipinggir jalan raya. Jadi tidak makan jalan raya," kata Ade.
Berbeda dengan Kota Bogor yang menyiapkan transit oriented development (TOD) di Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor untuk menyambut LRT. Kabupaten Bogor hanya meminta untuk menjadi ujung LRT di Ciawi.
Untuk membuat TOD di jalur Puncak, Ade menjelaskan, Pemkab Bogor akan mengalami kesulitan dari segi infrastruktur. Sebab, Ade menilai, jalan di jalur puncak terlalu sempit untuk dibuat TOD.
"Kalo TOD tetap kita sarankan di daerah Cibanon (Kecamatan Sukaraja), terus Gunung Putri (Kecamatan Gunung Putri), Susukan (Kecamatan Bojonggede) sama Sentul," ungkapnya.
Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah LRT hingga kawasan Puncak merupakan wacana dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Syarifah mengatakan, BPTJ masih mengupayakan untuk merealisasikan wacan tersebut.
"BPTJ sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperpanjang jalur LRT sampai ke Puncak Bogor," ujar Syarifah.
Syarifah menyatakan usulan pembagunan LRT hingga jalur puncak muncul stelah LRT dipastikan masuk kawasan Bogor. Karena itu, BPTJ menggulirkan wacana tersebut.
"Kalau misalkan LRT sampai ke atas itu akan luar biasa, mengurangi kemacetan. Itu yang sebetulnya kita tunggu dari BPTJ. Jadi ini hikmah dari BPTJ turun mengkaji semua," kata Ipah.
Namun, Syarifah menjelaskan, pembangunan LRT hingga kawasan Puncak, membutuhkan sejumlah sarana penunjang. Syarifah menjelaskan Ciawi yang akan menjadi ujung LRT membutuhkan sistem Park and Ride untuk menunjang masuknya LRT.
Syarifah mengatakan, penunjang tersebut dapat mengalihkan kebiasaan masyarakat dari yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi beralih ke moda transportasi massal. Dia mengatakan, saranan pendukung lain juga telah disiapkan misalnya rest area yang berada di Gunung Mas, Kecamatan Cisarua.
"Mungkin di Gunung Mas juga bisa jadi salah satu stasiun LRT," usul Syarifah.
Direktur Prasarana BPTJ Edi Nursalam menilai, transportasi di wilayah Bogor sedang sakit. Apalagi di jalur puncak yang hanya menerapkan sistem satu arah atau one way selama 30 tahun lebih.
"Jalur puncak macet bertahun-tahun. Buka tutup doang, kan nggak menyelesaikan masalah. Orang dibiarkan menunggu 5 jam lebih tanpa toilet, bayangkan," kata Edi.
Karena itu, Edi menjelaskan, BPTJ akan membantu memberikan solusi untuk mengatasi kemacetan. Dia menjanjikan, BPTJ akan membangunkan LRT hingga Ciawi.
Edi mengatakan, pembangunan LRT tahap I akan berujung ke Baranangsiang. Namun, dia menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan kawasan Cibanon yang nantinya akan dikembangkan ke berbagai wilayah di Kota dan Kabupaten Bogor termasuk ke jalur Puncak pada pembagunan LRT tahap II.
"Itu sudah kita masukkan. Dalam Perpres-nya sudah ada. Cuma itu tahap ke dua (ke Ciawi)," kata Edi.
Edi meminta, pemerintah daerah dapat memaksimalkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk sarana transportasi massal. Dia berharap, Pemda dapat mengalihkan masyarakat untuk menggunakan transportasi massal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika