REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf turut merespons polemik terkait rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang akan membuka ekspor benih lobster.
Kiai Ma'ruf pun menyinggung kajian yang diklaim Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang dilakukan untuk menentukan kebijakan terkait benih lobster tersebut.
Ia meminta hasil kajian tersebut dibuka ke publik segera setelah kajian tersebut selesai. "Nanti kalau sudah selesai pengkajiannya, baru dipublikasi, nanti tanggapannya seperti apa," ujar Kiai Ma'ruf saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (17/12).
Karena itu, ia berharap semua pihak menahan diri terkait wacana dibukanya ekspor benih lobster tersebut, sambil menunggu kajian tersebut. Hal itu agar mengurangi polemik yang terjadi di masyarakat. Apalagi kebijakan ekspor tersebut belum diberlakukan.
"Sekarang kan belum, belum ada kebijakannya belum, sedang dikaji karena masih sepeti itu, " ujar Kiai Ma'ruf.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan rencana ekspor benih lobster masih dalam tahap pengkajian. Sejumlah pemangku kepentingan akan bertemu membahas rencana tersebut.
"Mau ekspor atau tidak, itu tergantung hasil penelaahannya seperti apa," ujar Edhy usai 'Temu Stakeholders Pendidikan dan Bisnis Kelautan dan Perikanan' di Ballroom Gedung Mina Bahari 3, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (16/12).
Edhy menyampaikan ada masyarakat yang sudah tergantung hidupnya dengan menangkap lobster. Kata Edhy, pemerintah tentu harus memikirkan nasib masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor benih lobster.
"Kalau disetop, penyelundupan masih banyak. Dari karantina ada datanya," ucap Edhy.
Oleh karena itu, Edhy mengaku sedang melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Edhy menilai selain memiliki tantangan dan hambatan, sektor benih lobster juga memiliki peluang untuk dimanfaatkan.
"Kita akan lakukan dengan baik, secepatnya," kata Edhy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika